KALAMANTHANA, Pualang Pisau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau berkerjasama dengan Kepolisian Resor (Polres) melakukan pengecekan kesiapsiagaan sarana dan prasarana dalan pencegahan dan penanganan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Pengecekan yang dimulai dengan Apel siaga itu digelar di halaman upacara Kantor Bupati Pulpis itu dipimpin oleh Kapolres Polres Pulpis AKBP Kurniawan Hartono dengan hadiri Sekda Pulpis Tony Harisinta beserta jajaran OPD terkait lainnya.
“Hal ini juga di dukung oleh musim kemarau yang relatif singkat. sesuai dengan perdiksi dari BMKG puncak muasim keramau di bulan Agustus 2022 nanti,” ucap Sekda Pulpis saat dibintangi rekan media.
Tony juga menyampaikan Presiden RI Joko Widodo, telah memberikan amanat penting dalam rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 23 pebruari 2022 lalu di Istana Negara untuk meningkatkan sinergi para pihak dalam optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Melaksanakan upaya pencegahan mulai dari tingkat tapak, meliputi pengintegrasian penanggulangan bencana sebagai prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan menjabarkannya kedalam program serta sasaran bagi organisasi perangkat daerah terkait.
“Pemerintah daerah sebagai first responder penanggulangan bencana dan lembaga atau OPD terkait saling bahu membahu — untuk berkolaborasi sebagaimana amanat undang – undang agar terus memperkuat kerjasama untuk menyiapkan dan melatih personil yang handal. Kami juga mengajak keterlibatan dunia usaha / swasta dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana,” katanya.
Sekda Pulpis juga mengungkapkan Pemkab Pulpis telah menyusun peraturan bupati pulang pisau nomor 04 tahun 2022 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu serta review dokumen rencana kontijensi karhutla, dan untuk fungsi dokumen tersebut.
“Saya minta kepada saudara seluruh pimpinan OPD terkait di lingkungan pemerintah kabupaten pulang pisau dengan upaya-upaya meliputi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2022 juga terlihat lebih terarah ke tingkat tapak dengan mulainya pemetaan desa rawan, pelaksanaan patroli terpadu — pencegahan kebakaran dan berbagai upaya pencegahan lainnya di desa rawan Karhutla,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan upaya terpadu juga dilaksanakan dengan baik pada sisi penegakan hukum pada kasus – kasus kebakaran hutan dan lahan.
Kesepahaman antara penegak hukum di tingkat lapangan sudah mulai terbangun dengan baik sehingga mempermudah proses penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan dan lahan sehingga adanya efek jera terhadap pelaku pembakaran.
Kepala pelaksana BPBD wajib melaksanakan untuk mensosialisasikan peraturan bupati pulang pisau nomor 04 tahun 2022 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu, kepada opd, lembaga usaha, kecamatan dan desa serta masyarakat umumnya.
Kepada pimpinan OPD terkait, agar menyusun dan mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana.
Kepada camat dan lurah/kepala desa agar selalu kolaboratif dalam penanggulangan bencana di wilayah masing-masing dengan j para danramil, kapolsek yang siap membantu. keamanan, keselamatan dan penegakan hukum.
“Kepada lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa serta relawan penanggulangan bencana, mari kita bersamasama satukan langkah dalam penanggulangan bencana menjadi urusan bersama,” pintanya. (oktavianus)
Discussion about this post