KALAMANTHANA, Banjarmasin – Wakil rakyat Kalsel sangat menyayangkan pemangkasan pembiayaan pembangunan jalan nasional di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut pada tahun 2016 oleh pemerintah pusat melalui Kemenpupera.
Semestinya, menurut Sekretaris Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi tidak perlu terjadi pemangkasan pembiayaan pembangunan jalan nasional di provinsi yang kini berpenduduk sekitar empat juta ini.
Pasalnya, wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Kalsel yang merupakan provinsi tertua di Kalimantan juga terus menghendaki kemajuan pembangunan (termasuk jalan nasional) sebagai salah satu infrastruktur mendasar guna menunjang pelaksanaan pembangunan lain.
“Oleh karena itu, pemrintah provinsi (Pemprov) Kalsel bersama DPRD serta wakil-wakil rakyat asal provinsi ini yang duduk di pusat, baik anggota DPR maupun DPD, berjuang lebih maksimal,” lanjut wakil rakyat bergelar sarjana ilmu pemerintahan tersebut, Senin.
Ia menyayangkan kalau pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) memangkas atau mengurangi pembiayaan pembangunan jalan nasional di Kalsel.
Karena, lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) RI itu, Kalsel yang merupakan provinsi tertua juga sangat membutukan pembangunan jalan nasional, baik berupa pemeliharaan maupun peningkatan.
“Sebab tanpa perjuangan yang lebih maksimal secara bersama-sama maka kemungkinan besar tetap terjadi pemangkasan terhadap pembiayaan pembangunan jalan nasional di Kalsel,” katanya.
Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan itu, H Ansor Ramadlan menyayangkan pemangkasan terhadap pembiayaan pembangunan jalan nasional tersebut.
“Kalaupun sudah terjadi pemangkasan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 dan anggarannya sudah jalan, maka Kalsel harus berjuang agar pemerintah pusat paling tidak mengembalikan biaya yang terpangkas itu dalam APBN Perubahan,” demikian Riswandi.
Wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menunjuk contoh kasus tahun 2014 Kalsel juga sempat terkena rencana pemangkasan biaya pembangunan jalan nasional.
“Tapi dengan perjuangan bersama Pemprov, DPRD Kalsel serta anggota DPR dan DPD asal provinsi ini, akhirnya tidak jadi pemangkasan pembiayaan pembangunan jalan nasional,” demikian Ansor.
Sementara dari Balai Pembangunan Jalan Nasional Wilayah Kalimantan menerangkan, biaya pembangunan jalan nasional di Kalsel tahun 2016 mengalami pemangkasan.
