KALAMANTHANA, Kotabaru – Dalam forum diskusi mengatasi krisis air bersih, DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendukung program pemerintah daerah dalam mengatasi masalah krisis air bersih yang dialami masyarakat ‘Bumi Saijaan’ saat musim kemarau.
“Menjadi sebuah ironi bagi Bumi Saijaan, daerah yang dikelilingi air ini ternyata masih mengalami kesulitan dalam penyediaan air bersih,” tutur Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif dalam forum diskusi mengatasi permasalahan krisis air bersih di Kotabaru yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Baris Barantai, Jumat.
Potensi air di Kotabaru sangat besar, ada air permukaan di seluruh aliran sungai dan danau, ada air tanah yang tersebar di hampir seluruh kecamatan dan ada air laut yang keberadaannya lebih luas dari daratan.
Namun potensi besar tersebut kenyataanya belum bisa memenuhi kebutuhan bagi warganya yang berjumlah sekitar 600 ribu jiwa tersebar di 21 kecamatan, sehingga setiap tahun pada saat musim kemarau dipastikan terjadi krisis air bersih, dan ini berlangsung dari periode ke periode seiring bergantinya tampuk kepemimpinan kepala daerah.
Pihaknya sangat mendukung adanya kesadaran masyarakat khususnya lembaga pendidikan dan akademisi yang peduli terhadap penyelesaian masalah ini, termasuk forum diskusi yang melibatkan seluruh para pemangku kepentingan (stakeholder) diantaranya Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga, PDAM dan pemerhati lingkungan serta segenap eleman masyarakat.
Dijelaskan Arif, melalui forum diskusi tersebut diharapkan mendapatkan masukan dan usulan dari banyak pihak yang kemudian dirumuskan dan menghasilkan kesimpulan yang akan dijadikan dasar pemerintah daerah untuk membuat konsep.
Menurut dia, dari banyak usulan memang perlu ditampung dan diakomodir, kemudian dipilih mana yang paling realistis dan feasible untuk dilaksanakan, dalam hal ini peran eksekutif melalui SKPD terkait yakni Bappeda dan dinas lainnya harus serius merumuskan konsep yang kemudian dituangkan dalam program kerja untuk dilaksanakan.
“Kami dari legislatif sesuai dengan kewenangannya akan sangat mendukung konsep pemerintah daerah baik dalam legislasi maupun penganggaran, tentunya semua itu harus sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujar Arif.
Lebih lanjut politisi Partai PPP ini berharap agar pemerintah daerah membuat konsep jelas dan matang, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang dalam mengatasi permasalahan krisis air bersih ini.
Terlepas dari hasil keputusan forum yang kemudian akan menjadi dasar pembuatan konsep, mantan pengacara ini menyarankan agar menjadikan masalah krisis air bersih menjadi skala prioritas pemerintah daerah yang baru dilantik.
“Saran kami, untuk jangka pendek ini bisa memaksimalkan potensi air permukaan yang terdapat di sedikitnya 10 aliran sungai di Pulau Laut, dengan membuat dan mengoptimalkan bendungan atau waduk yang ada,” ungkapnya.
Bersamaan itu lanjut dia, juga dilakukan sosialisasi dan penyadaran yang maksimal kepada masyarakat agar tidak menggunakan air di waduk atau sepanjang aliran sungai secara sembarangan yang mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi waduk sebagai penampungan air baku.
Sosialisasi wajib dilakukan yang bisa melibatkan semua komponen masyarakat, jadi tidak lagi dengan pola-pola kekerasan atau intimidasi kepada masyarakat, bagaimanapun mereka adalah warga kita yang juga memerlukan air bersih, namun demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, maka perlu diatur pemanfaatannya.
