KALAMANTHANA, Pontianak – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suryansyah, menegaskan pihaknya sudah melaporkan dana aspirasi, baik berupa kegiatan reses maupun pengelolaan dana tersebut. Laporan disampaikan kepada masyarakat dan Pemprov Kalbar.
Suryansyah menegaskan hal tersebut saat menerima sejumlah pemuda dan mahasiswa Kalbar yang melakukan aksi menuntut transparansi dana aspirasi DPRD Kalbar. Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalbar itu menduga dana aspirasi digunakan untuk balas budi anggota fewan kepada tim suksesnya.
Menurut Suryansyah, pihaknya sudah menyampaikan seluruh kegiatan reses yang didanai melalui program aspirasi itu kepada masyarakat. Bentuk laporannya adalah penyampaian kegiatan reses yang mereka lakukan dan diterbitkan melalui media cetak lokal di Kalbar.
Dari hasil reses tersebut, DPRD menurutnya mengetahui bahwa rakyat pada umumnya membutuhkan program reses tersebut untuk menyampaikan informasi yang mereka butuhkan. “Kegiatan reses itu dilakukan untuk menjaring dan kemudian menyusun dalam bentuk program dana aspirasi. Dalam hal ini, kami tidak menerima dalam bentuk dana,” katanya.
Suryansah menambahkan, dari beberapa kali melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing, umumnya keluhan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Dia pun menyatakan apa yang mereka lakukan dalam pengelolaan dana aspirasi tersebut sudah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar.
Solmadapar Kalimantan Barat beraksi kembali. Setelah beberapa hari lalu melakukan aksi di Gedung DPRD Kalbar, Senin (21/3/2016) mereka mengulangnya di lokasi serupa. Persoalan yang mereka tuntut pun tak jauh beda, soal transparansi pengelolaan program dana aspirasi anggota DPRD.
Kelompok mahasiswa itu menduga, dana aspirasi anggota dewan tak digunakan sebagaimana mestinya. “Kuat dugaan, dana aspirasi hanya digunakan untuk balas budi anggota dewan kepada tim suksesnya. Padahal, dana itu gunanya untuk membangun apa yang diperlukan masyarakat,” ujar Hidayat, koordinator lapangan aksi tersebut.
Ia berharap, dengan adanya transparansi dari DPRD Kalbar terkait program atau dana aspirasi tersebut, dapat menepis berbagai tudingan buruk terhadap wakil rakyat Kalbar. (*)
