KALAMANTHANA, Banjarmasin – Usaha Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor untuk menemui Presiden Jokowi membicarakan masalah kelistrikan di Kalsel ataupun Kalimantan secara umum ditolak Presiden.
Gubernur mengungkapkan, dirinya batal membicarakan masalah kelistrikan di provinsi itu dengan Presiden Joko Widodo. “Melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kami meminta bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan secara langsung masalah kelistrikan di Kalsel,” tuturnya pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Senin.
“Tapi pihak Kemendagri tak memperkenankan permintaan itu dengan alasan hal tersebut cukup dibicarakan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), nanti Mendagri yang menyampaikan permasalahan kelistrikan Kalsel kepada Presiden Jokowi,” lanjutnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ia akan datang ke Kalsel 6 April untuk membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Murenbang) provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Sementara itu, masalah kelistrikan di Kalsel, orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut menyatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam, antara lain dengan mendesak PLN agar sesegera mengatasi, bagaimanapun caranya, supaya tak lagi krisis listrik.
Selain itu, pertemuan Gubernur se-Kalimantan yang antara lain meminta kepala PLN agar kelistrikan di pulau terbesar di Indonesia ini menggunakan sistem interkoneksi, guna mengatasi krisis listrik yang belum kunjung teratasi.
“Memang kita berharap masalah kelistrikan di Kalsel segera teratasi. Hal itu memerlukan perjuangan kita semua, seperti wakil-wakil rakyat, tak cukup cuma eksekutif/Pemprov,” demikian Sahbirin.
Keterangan Sahbirin yang belum “seumur jagung” sebagai gubernur itu menanggapi pemintaan anggota DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin dari Partai Gerindra pada rapat paripurna lembaga legislatif tersebut yang dipimpin ketuanya Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman.
Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin “Srikandi” Partai Golkar itu, politisi muda Gerindra tersebut meminta gubernurnya agar berjuang lebih gigih untuk mengatasi masalah kelistrikan di provinsi yang berpenduduk sekitar empat juta jiwa ini.
Rapat paripurna DPRD Kalsel yang lengkap hadir tiga wakil ketuanya itu sendiri dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah setempat tahun anggaran 2015.
