KALAMANTHANA, Banjarmasin – Masyarakat Kalimantan Selatan makin gerah dengan krisis listrik yang mereka hadapi. Jika pemerintah pusat tak juga memberi perhatian, mereka mengancam menghentikan pengiriman batu bara ke Jawa.
Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Thamrin Haji Iberamsyah, menyebutkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor bersama pimpinan DPRD provinsi, harus berbicara langsung dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan masalah ini. Dia menegaskan jangan lagi melalui kementerian untuk membicarakan kelistrikan.
Selain itu, bersama-sama dengan wakil rakyat (anggota DPR dan DPD) asal daerah pemilihan Kalsel, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota seprovinsi menghadapi kepala negara. Persoalan kelistrikan inilah yang harus disampaikan kepada presiden.
“Kalau sudah bicara langsung dengan Presiden, ternyata masalah kelistrikan Kalsel tak juga teratasi, maka tidak ada pilihan lain, kecuali menghentikan pengiriman batu bara ke Pulau Jawa,” ucapnya dengan nada geram, Rabu (6/4/2016).
“Kan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa pasokan batu bara dari Kalsel. Jadi tak ada lagi pasokan batu bara, orang-orang di Jawa juga merasakan tidak menyalanya listrik,” demikian Thamrin.
Dia pun meminta Presiden Joko Widodo agar turun tangan mengatasi permasalahan kelistrikan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut. “Saya kira kalau Presiden yang langsung turun tangan, maka permasalahan kelistrikan di Kalimantan Selatan (Kalsel) bisa segera teratasi,” ujar politisi senior Partai Golkar tersebut di Banjarmasin.
Anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu tersebut tidak terlalu yakin kalau cuma setingkat menteri yang bicara atau berjanji menyelesaikan permasalahan kelistrikan di provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa ini.
Pasalnya, lanjut anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu, sudah berapa kali pihak kementerian terkait berjanji menyelesaikan permasalahan kelistrikan di provinsi tertua di Pulau Kalimantan itu.
“Kenyataannya sudah berapa lama kelistrikan di ‘Bumi Perjuangan Pangeran Antasari’ Kalsel masih pemadaman bergilir karena keterbatasan daya,” lanjut mantan anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD provinsi setempat yang juga membidangi pertambangan dan energi (kelistrikan) itu. (ant/ama)
Discussion about this post