KALAMANTHANA, Penajam – Di tengah banyak keluhan soal BPJS, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tak punya banyak pilihan. Mereka harus mengikuti keputusan pemerintah pusat, mengalihkan peserta Jamkesda ke BPJS Kesehatan.
Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar di Penajam, mengatakan pengalihan layanan kesehatan dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukanlah kehendak pemerintah daerah. Tapi, regulasi yang mewajibkan seluruh kebijakan layanan kesehatan daerah harus diintegrasikan atau dilebur ke BPJS.
“Berdasarkan aturan yang ada, seluruh kebijakan daerah atas nama asuransi kesehatan diharuskan berintegrasi ke BPJS di 2016 ini,” kata Yusran Aspar.
“Kami sudah menggelar rapat pembentukan Forum Komunikasi BPJS Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Selasa (19/4) terkait peleburan Jamkesda ke BPJS tersebut,” katanya.
Namun, program Jamkeda tersebut lanjut dia, tidak langsung dihapus secara menyeluruh. “Tahun ini (2016) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, masih mempersiapkan pengalihan Jamkesda ke BPJS dan pada 2017 merupakan masa transisi. Jadi, Jamkesda masih dianggarkan pada ABPD 2017,” ujar Yusran Aspar.
Keberadaan Jamkesda yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir oleh pemerintah daerah tersebut tambahnya, untuk menampung masyarakat yang belum masuk dalam jaminan kesehatan BPJS.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Syamsuddin Alie menyatakan, jaminan kesehatan sangat penting bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Hak sehat itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pemerintah harus memberikan jaminan layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
“Urusan sehat nomor satu dalam masyarakat sehingga kami meminta program layanan kesehatan ditata dengan baik agar dapat dirasakan seluruh masyarakat Penajam Paser Utara,” kata politisi dari Partai Bulan Bintang tersebut. (ant/ama)
