KALAMANTHANA, Palangka Raya – Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah Syamsul Hadi menyesalkan minimnya anggaran pendidikan di provinsi nomor dua terluas di Indonesia itu, yakni sekitar Rp83 miliar untuk Dinas Pendidikan tahun 2016.
Idealnya, sebut Syamsul, anggaran murni untuk operasional dan personel serta sarana prasarana sekolah khususnya SMA/SMK yang akan menjadi kewenangan Disdik Provinsi seharusnya berkisar Rp500 miliar.
“Sekarang ini kan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sekolah SMA/SMK dilimpahkan ke Disdik Provinsi. Jadi, hitung-hitungan kita di Komisi C, Rp500 miliar itu anggaran ideal untuk memajukan pendidikan Kalteng,” ujar Syamsul di Palangka Raya, Jumat (22/4/2016).
Anggota DPRD Kalteng itu pun menyebut minimnya anggaran pendidikan dikhawatirkan tidak menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas. Alhasil, pihak sekolah hanya berjalan untuk mencerdaskan anak-anak tanpa melihat mutu pendidikannnya.
Dia mengatakan, selain minimnya anggaran tadi, ada juga kendala lain, yakni informasi yang disampaikan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalteng, bahwa nilai guru saat melaksanakan Uji Kopetensi Guru (UKG) rata-rata memperoleh nilai 50 kebawah sehingga diperlukannya diklat atau pelatihan.
“Nah untuk pelaksanaannya tentu menggunakan anggaran pula. Kalau melihat anggaran sekarang tidak mungkin mampu melakukan semuanya jadi perlu adanya langkah-langkah penyelesaian menuju SDM yang berkualitas,” kata Syamsul.
Ketua Komisi C DPRD Kalteng itu pun menyarankan bagamana caranya, langkah saat ini yang diprioritaskan lebih kepada invetarisasi atau peralihan SMA/SMK, SLB dan Perguruan Tinggi menjadi kewenangan pemprov sesuai dengan aturan tersebut.
Dengan begitu, harapannya dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk alokasi anggaran pendidikan Tahun 2017 akan dimasukan program yang bersentuhan kepada pendidikan bermutu dan berkualitas, tetapi untuk menyetujui semua itu juga ada campur tangan gubernur terpilih.
“Pendidikan berkualitas itu penting apalagi dalam persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kalau permasalahan tersebut dibiarkan khawatirnya generasi kita nanti tidak mampu mengelola dan memanfaatkan SDA yang ada,” demikian Syamsul. (ant/akm)
Discussion about this post