Inilah Kenapa Masyarakat Pulang Pisau Tolak PBS Sawit

KALAMANTHANA, Palangka Raya – Hari pertama melaksanakan reses perseorangan, inilah fakta yang dihadapi Lodewik C Iban: masyarakat Pulang Pisau menolak keberadaan perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit. Warga punya alasan. Apa?

Legislator DPRD Provinsi Kalimantan Tengah itu menemui penolakan tersebut pada sejumlah masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau yang menolak keberadaan PBS kelapa sawit di desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang.

“Masyarakat merasa PBS-PBS tersebut tidak beranggung jawab terhadap kerusakan jalan yang diakibatkan lintasan truk-truk di jalan poros utama. Padahal itu merupakan akses utama juga bagi masyarakat setempat untuk berlalu lalang dalam melakukan aktivitas sehari-harinya,” kata dia di Palangka Raya, Kamis (28/4/2016).

Menurut Lodewik, keluhan warga terkait kerusakan jalan tersebut sampai saat ini belum ada tanda-tanda itikad baik dari PBS-PBS itu dalam menyelesaikannya. Bahkan pihaknya pun sudah merencanakan untuk menutup jalur agar truk-truk milik PBS tidak bisa melewatinya. Ancaman itu tidak main-main karena sudah direncanakan. Tinggal menungga Badan Permusyawarahan Desa (PBD) dan masyarakat membicarakan bersama bagaimana penindakan di lapangan.

“Kita sebagai wakil rakyat tidak ingin sampai itu terjadi. Maka, nanti setelah pelaksanaan reses perseorangan sudah selesai, kita akan telusuri dan tindak lanjuti permasalahan itu. Sementara ini masyarakat kita ingatkan jangan sampai bertindak seperti itu,” kata dia.

Politisi Fraksi Nasdem itu juga mengharapkan adanya campur tangan Pemerintah dan Wakil Rakyat Kabupaten Pulang Pisau untuk menyelesaikan masalah antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat.

Lodewik mengatakan, upaya menyerap aspirasi masyarakat atau reses perseorangan terus berlanjut keberbagai desa, kecamatan dan kabupaten sesuai dapilnya sampai pada 30 April.

“Saya akan menelusuri daerah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau untuk mengawasi, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Dengan adanya kegiatan reses perseorangan apa yang sudah terlaksanakan atau pun yang belum terlaksanakan maupun belum sama sekali masuk dalam program akan kita ketahui secara lansung di lapangan,” ujarnya. (ant/akm)