KALAMANTHANA, Kuala Pembuang – DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah menyarankan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut untuk mengurangi perjalanan dinas.
“Untuk efesiensi anggaran, perjalanan dinas ini harus dikurangi,” kata Anggota DPRD Seruyan Khairil Yadi di Kuala Pembuang, Kamis (4/8/2016).
Politisi PDIP ini mengatakan, penghematan belanja rutin yang membebani anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) termasuk perjalanan dinas harus dilakukan, sehingga dana tersebut dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan mengurangi perjalanan dinas, maka pemerintah punya dana yang dapat dialihkan untuk melakukan pembangunan pada sektor produktif dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah,” katanya.
Ia menambahkan, besarnya anggaran untuk perjalanan dinas bagi SKPD di Bumi Gawi Hatantiring sebenarnya sudah pernah disoroti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), seperti tahun lalu biaya perjalanan dinas Pemkab Seruyan mencapai Rp76 miliar.
“Perjalanan dinas ini sudah kelebihan. Sekelas Kepala Bidang (Kabid) yang ada di SKPD mendapat dana untuk perjalanan dinas hingga Rp80 juta,” katanya.
Meski demikian, menurutnya, perjalanan dinas boleh saja dilakukan apabila dalam perjalanannya dapat menghasilkan program dan tindak lanjut ke depan, sehingga berdampak positif untuk pembangunan masyarakat.
“Kemudian, apabila ingin melakukan perjalanan dinas, maka sebelumnya harus melalui perencanaan matang, tujuannya adalah agar sekembalinya dari kegiatan itu sudah ada tindakan program lanjutan sehingga dapat benar-benar bermanfaat bagi pembangunan daerah,” katanya.
Ramainya perjalanan dinas ke luar daerah ini juga telah menjadi sorotan masyarakat. Sebab perjalanan dinas yang dilakukan kurang berkontribusi terhadap pembangunan di daerah sendiri. Buktinya hingga sekarang Seruyan masih termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal di Kalteng. (ant/rio)
Discussion about this post