KALAMANTHANA, Sampit – Di tengah keinginan melipatgandakan tunjangan daerah buat pejabat, Pemerintah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menghadapi kenyataan pahit. Anggaran untuk membiayai pembangunan, ternyata kurang, dari yang telah direncanakan.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Jhon Krisli di Sampit, Rabu (10/8/2016) mengatakan, hal itu terjadi akibat adanya pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat sebesar Rp200 miliar lebih. “Pemangkasan anggaran tersebut berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan RI. Anggaran yang dipangkas tersebut dari dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH),” terangnya.
Akibat adanya pemangkasan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kotawaringin Timur.
Untuk mengatasi permasalahan keuangan akibat pemangkasan anggaran tersebut, pemerintah daerah sudah diminta untuk menyurati pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan agar memberikan keringanan terhadap Kotawaringin Timur.
“Inti dari isi surat tersebut adalah agar pemangkasan anggaran tidak terlalu signifikan,” katanya.
Selain minta keringanan pemangkasan anggaran, pemerintah Kotawaringin Timur juga diminta untuk menyampaikan kebutuhan anggaran, terkait pelaksanaan proyek pembangunan yang saat ini sedang berjalan, dalam proses lelang, termasuk yang sudah teken kontrak.
“Semuanya di inventalisir kebutuhan anggaran, supaya tidak menghambat program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya,” ucapnya.
Jhon berharap, dengan disampaikannya permohonan keringanan pemangkasan dan penyampaian kebutuhan anggaran bisa menjadi pertimbangan Menteri Keuangan.
“Harapan kita sih anggaran kita hanya dipangkas Rp100 miliar saja, sehingga kita tidak terlalu banyak kekurangan anggaran pembangunan,” ungkapnya.
Sedangkan untuk menutupi yang Rp100 miliar, nantinya bisa ditutupi dengan menyisihkan anggaran dari makan minum, pengadaan alat tulis kantor (ATK), pengadaan seragam pegawai, perjalanan dinas dan pengadaan mobil dinas pegawai.
Jhon mengatakan, pemerintah Kotawaringin Timur juga mengirimkan surat permohonan ke Menteri Keuangan untuk meminjam danak alokasi khusus dan dana rteboisasi (DAK/DR) daera itu yang saat ini angkanya mencapai Rp100 milar lebih.
“Kita berharap stabilitas pembangunan tetap terjaga dan bisa berjalan sesuai rencana,” ujar Jhon Krisli. (ant/rio)
Discussion about this post