KALAMANTHANA, Banjarmasin – Partai Golkar mengusulkan H Puar Junaidi menjadi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menggantikan Hj Noormiliyani Aberasi Sulaiman yang mengundurkan diri sejak Oktober lalu.
Pelaksana tugas Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhaimin mengatakan itu di Banjarmasin, Jumat sesudah menerima surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut.
Surat DPP Partai Golkar yang merekomendasi Puar Junaidi untuk pengganti antarwaktu Ketua DPRD Kalsel tersebut ditandatangani Ketua Umumnya, Setya Novanto dan Sekjennya, Idrus Marham itu Nomor : B-925/GOLKAR/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016.
“Dengan adanya surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar tersebut, maka kami bisa pula memproses segera sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku,” ujar anggota DPRD Kalsel empat periode dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Begitu pula dengan adanya surat rekomendasi DPP Partai Golkar itu, teka-teki pengganti “Srikandi” partai politik (parpol) berlambang pohon beringin untuk menjadi pengganti antarwaktu jabatan Ketua DPRD Kalsel sudah terjawab, demikian Muhaimin.
Noormiliyani AS mengundurkan diri sebagai anggota dan Ketua DPRD provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut, karena mencalonkan Bupati Barito Kuala (Batola), Kalsel pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dijadwalkan Februari 2017.
Istri H Hasanuddin Murad (kini Bupati Batola periode kedua) itu iktu suksesi kepemimpinan daerah tersebut berpasangan dengan sesama kader Partai Golkar sendiri yaitu H Rahmadian Noor.
Sementara pilkada Batola 2017 akan memilih tiga pasangan calon (paslon) untuk menjadi pemimpin daerah persawahan pasang surut dan merupakan penerima transmigrasi tersebut, yaitu Noormiliyani bersama Rahmadian Noor atau “dua noor” diusung Partai Golkar.
Pasalon Bupati – Wakil Bupati Batola lainnya H Bahrian Noor dan H Suwandi, pengusung Gerindra berkoalisi dengan PKB, serta mendapat dukungan Partai NasDem dan Partai Demokrat.
Kemudian pasangan Hasan Islam dan Fahrin Nizar, dengan pengusung koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (ant/akm)
Discussion about this post