KALAMANTHANA, Jakarta – Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Betulkah ada pesanan politik di balik kasus ini?
Dugaan adanya pesanan politik ini mencuat di sebagian masyarakat Kalimantan Timur. Tak sedikit yang menduga kasus ini pesanan dari lawan-lawan politik Bupati Kutai Kartanegara ini. Sebab, Rita bakal maju pada Pilkada Kalimantan Timur 2018 dan kini jadi kandidat dengan elektabilitas tertinggi.
Bahkan dugaan itu juga mencuat dari DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Ketua DPP BKPRMI, Said Aldi Al Idrus, meyakini penetapan tersangka terhadap Rita berkaitan erat dengan lawan politik yang takut.
Said mengajak semua kader BKPRMI mendoakan KPK agar kuat menghadapi segala macam bentuk intervensi yang justru akan merugikan orang-orang yang berkeinginan kuat membangun negeri ini menjadi lebih baik, khususnya Kalimantan Timur.
“KPK tidak terjebak dengan kasus-kasus tebang pilih untuk kepentingan-kepentingan kelompok,” katanya saat membuka acara pelatihan bela negara dan camp religi kader BKPRMI se-Jawa Barat, Kamis (28/9/2017).
Rita sendiri adalah Dewan Penasihat DPP BKPRMI. Karena itu, Said juga mengajak seluruh peserta bela negara dan camp religi berdoa agar Rita tabah dan kuat. “Semoga Dewan Penasehat DPP BKPRMI, Ibu Rita Widyasari diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan,” ujar Said.
Di Kalimantan Timur, utamanya di Kutai Kartanegara, dugaan bahwa kasus ini kuat tendensi politiknya juga ramai diperbincangkan. Sebagian di antaranya menyebutkan Rita adalah kandidat terbaik untuk jadi Gubernur Kalimantan Timur sehingga dijegal lawan-lawan politiknya.
Hal serupa juga pernah terjadi pada ayahnya, Syaukani HR. Memasuki periode kedua kepemimpinannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani mulai menjajaki peluang jadi Gubernur Kalimantan Timur. Tapi, sebelum langkahnya terwujudkan, Syaukani dijerat dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan bandara dan dihukum oleh Pengadilan Tipikor.
Betulkah ada aroma politik di balik kasus ini? Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan membantahnya. Dia menyebutkan kasus Rita berasal dari laporan masyarakat.
“Kasus ini diawali dari laporan masyarakat dan dilakukan pengembangan oleh tim kami sampai dengan hari ini. Sekali lagi, ini murni laporan masyarakat,” ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/9/2017) malam. (ik)
Discussion about this post