KALAMANTHANA, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Tajeri, mempertanyakan keberanian dan ketegasan inspektorat dalam hal pengawasan, supaya tidak ada lagi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI baik di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun keuangan desa.
Menurut Tajeri, mestinya tidak perlu terjadi, kalau saja inspektorat mempunyai keberanian dan ketegasan dalam pengawasan. Sebagaimana arahan Kementerian Dalam Negeri bahwa peranan inspektorat sangat penting dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran, pekerjaan, serta administrasi keuangan OPD dan desa.
Berkembang dari pemikiran tersebut, lanjut Tajeri, pantas apabila DPRD mengingatkan kembali kinerja inspektorat supaya lebih maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya. Jika kinerja inspektorat memeriksa dan mengaudit semua pekerjaan baik fisik maupun non fisik maksimal serta tegas dalam pengawasan, kemungkinan temuan BPK-RI bisa diperkecil atau minim.
Tajeri menyatakan, sebagaimana informasi yang diterima DPRD, kini pengguna kuasa anggaran seperti kepala desa berserta aparatnya banyak yang diselidiki. “Di sini peran inspektorat sangat strategis untuk mengawasi secara ketat. Jangan memberikan peluang atau kelonggaran, supaya penegakan peraturan sesuai ketentuan,” ujarnya, kemarin.
Tajeri menambahkan, jika pengawasan ketat dan pembinaan maksimal hampir dipastikan tidak akan ada kepala desa atau kepala dinas yang bermasalah, baik administrasi, keuangan, maupun fisik bangunan. “Dewan menantang keberanian juga ketegasan inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsinya dengan tujuan membangun bumi Iya Mulik Bengkang Turan yang kita cintai ini,” katanya.
Legislator asal Partai Gerindra menegaskan, perlu niat tulus dan keikhlasan dalam membangun Kabupaten Barito Utara, sehingga bukan hanya inspektorat yang dituntut keberanian dan ketegasan, juga para pengguna anggaran, yakni kepala dinas dan kepala desa dengan dukungan jajaran di bawahnya. “Karena tidak semua kepala dinas dan kepala desa dapat mengerjakan semua pekerjaan tanpa bantuan orang-orang yang sudah dipercaya memegang jabatan di unit kerjanya,” sebut Tajeri.(mki)
Discussion about this post