KALAMANTHANA, Palangka Raya -Direktur Perencanaan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Benny Benu , mengajak seluruh daerah di Bumi Tambun Bungai, untuk sama-sama menyepakati indikator dan variabel Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Termasuk isu strategis apa yang dimungkinkan didebatkan dalam debat kandidat nanti. Ekspektasi BKKBN, agar seluruh kabupaten/kota dalam dokumen RPJMD yang akan disusun untuk daerah peserta Pilkada serentak, semua target terumuskan dalam target RPJMD,”kata Benny.
Hal tersebut disampaikannya, dalam kegiatan penyusunan dan uji materi pembahasan draf profil (parameter dan proyeksi) program KKBPK tingkat provinsi, Klkabupaten dan kota, di Hotel Neo Palangka Raya, Kamis (12/5/2018).
Pasalnya waktu yang diberikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PerMendagri nomor 86, hanya 6 bulan setelah kepala daerah terpilih. Kalau tidak siap, pada dokumen RPJMD tidak terumuskan maka APBD akan mengalami kesulitan untuk dialokasikan membiayai program ini
“Jadi kegiatan ini untuk penetapan target, kesepakatan data, kesepakatan variabel maupun indikator dan keseaekatan target penurunan target 5 tahun. Inilah yang harus masuk dokumen RPJMD pada kabupaten/kota peserta Pilkada,”ujarnya.
Tapi yang diinginkan tidak ada penetapan indikator dalam dokumen lama, akhirnya dokumen APBD terbatas, karena memang tidak ada target yang ingin dicapai. Karena itu, mumpung Pilkada, disepakati untuk dperjuangkan advokasi BKKBN provinsi melakukan roadshow ke seluruh kabupaten guna mengintegrasikan target ke dalam dokumem RPJMD.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Kusnadi SH, berharap agar apa yang diharapkan pusat seperti pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga bisa masuk dalam RPJMD.
Untuk itulah, BKKBN provinsi memfasilitasi di daerah khususnya OPD KB dan Bappeda dapat memahami. Jika apa yang dibahas masuk dalam RPJMD, akan memberikan kemudahan untuk menganggarkan.
“Memang saat ini tidak mempunyai dasar untuk menganggarkan, hanya dengan cara pendekatan saja. Kendati begitu, patut disyukuri, tetap bisa masuk. Tapi jika sudah masuk, kemungkinan dana akan lebih besar,”imbuhnya.(tva)
Discussion about this post