KALAMANTHANA, Palangka Raya – Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu membantah kalau dirinya dikatakan meminta jatah komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kalau dikatakan saya meminta jatah komisaris buktinya apa? Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Erick Thohir dan tidak pernah bertemu dengan dia sejak selesai pilpres,” kata Adian dalam acara bincang santai lewat youtube, Kamis (23/7/2020).
Sekjen Perhimpunan Aktivis Nasional 98 (Pena 98) ini menjelaskan, ada tiga kali pertemuan dengan Presiden Jokowi. “Dulu ada tiga kali pertemuan , kami teman- teman 98 dengan Presiden Jokowi. Saya tidak sendirian, ada sekian banyak orang. Jadi kalau dibilang saya meminta jatah komisaris kayaknya tidak benar. Presiden minta nama nama dari kita,” ujarnya.
Tiba-tiba menurut Adian, dia dapat whatsaap dari istana yang isinya meminta nama-nama. “Tanggal 30 oktober saya dapat Wa dari istana yang isinya meminta nama-nama . Saya tanya nama-nama untuk apa saja? Semua nama, bisa untuk komisaris, untuk dubes,” katanya.
Setelah 2 atau 3 hari, Adian antar nama itu. “Itulah kronologis sesungguhnya. Saya tidak mau kemudian dibalik, seolah olah kita yang minta, kita yang bawa map kemana-mana seperti ngelamar pekerjaan, tidak seperti itu,” tegasnya.
Tanggal 12 Juni 2020, Adian diundang ke istana negara. Presiden Jokowi menayakan nama-nama yang diserahkan. “12 Juni bulan lalu sempat terjadi pembicaraan itu. Presiden bilang, belum masuk Mas adian? Belum Pak Presiden, kenapa? Enggak tau saya,” beber Adian menirukan percakapan dengan Jokowi.
Presiden Jokowi juga bertanya apakah memang nama-nama sudah diberikan termasuk ke Mensesneg? Adian jawab sudah sekian lama. “Nanti sore saya tanya Pak Erick Thohir,” kata Presiden yang disampaikan Adian.
Presiden juga tidak bilang jumlah kebanyakan, tidak bilang tidak memenuhi syarat, tidak bilang tidak punya kapasitas. “Kenapa? Sebelum sampai ke Pak Mensesneg, sudah kita serahkan dan sudah dibaca satu persatu, dan itu tidak saya sendiri saksinya, tapi banyak,” ujarnya.
Menurut aktivis Forkot itu, kemudian disampaikan seolah-olah dirinya yang meminta posisi komisaris, ia tegaskan kalau hal itu ceritanya terbalek.
“Apalagi kemudian Pak Erick Thohir bilang dia menolak nama- nama komisaris yang diberikan. Yang diberikan siapa yang dia tolak? Saya tidak memberikan ke dia, saya memberikan ke presiden, kenapa? Karena diminta. Saya memberikan ke mensesneg, kenapa? Karena diminta. Jadi, kalau kemudian dia menolak, dia menolak nama-nama yang diberikan siapa” tanya Adian.
Anggota DPR RI ini juga menjelaskan, Presiden Jokowi minta nama darinya. Presiden bukan tukang pos saya untuk mengantar surat pada menteri BUMN. Kalau dia bilang, Menteri BUMN katakan bahwa dia menolak nama nama dari kita. Secara tidak langsung posisi presiden apa? pengantar surat? Atau apa? Itu harus dijelaskan ,” tambah Adian. (srs)
Discussion about this post