KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Bupati Edy Pratowo mengakui saat ini jabatan Sekretaris Daerah Pulang Pisau masih belum definitif.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mulai saat ini tengah mempersiapkan proses lelang jabatan (open bidding) posisi puncak aparatur sipil negara (ASN) itu.
Pernyataan akan dilaksanakannya proses lelang jabatan sekda ini diungkapkan Edy Pratowo saat menjawab desakan fraksi-fraksi pendukung Dewan melalui pemandangan umum pada sidang paripurna di DPRD kabupaten setempat, Selasa (25/8).
“Lelang jabatan sekda ini segera dilakukan dan sudah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN). Namun masih ada sedikit kelengkapan persyaratan yang harus dilakukan penyesuaian dan revisi,” ungkap Edy di hadapan anggota DPRD Pulang Pisau.
Pj Sekretaris Daerah Pulang Pisau, Saripudin pun membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan, ada beberapa syarat yang ditetapkan untuk bisa mengikuti proses lelang terbuka jabatan sekda definitif ini sesuai Undang Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN dan Permen PAN-RB No 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka.
Namun Saripudin enggan membeberkan sejumlah persyaratan tersebut. Ia juga tidak menyebut kapan kepastian lelang jabatan tersebut dilaksanakan.
“Belum, saat ini masih kami siapkan terlebih dahulu,” ungkap Saripudin, Kamis (27/8/2020).
Sementara sumber KALAMANTHANA menyebutkan, sejumlah nama pejabat yang dianggap memenuhi syarat menduduki jabatan Sekda Pulang Pisau bermunculan.
Mereka antara lain Salahudin yang saat ini menjabat Kalaksa BPBD, HM Syaripul Pasaribu Assisten I Setda Pulpis, Toni Harisinta Kepala BPPKAD, Safri Junjung Kepala Inspektorat, Deni Widanarni Kepala BPMD dan Usis I Sangkai Kepala PUPR Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu ada nama Subagio Kepala Dinas Dukcapil, Elieser Jaya Kepala Disperindagkop dan UKM, Moh Insyafi Kepala Diskominfo.
Sejumlah nama itu memang belum menyatakan diri akan mengikuti lelang jabatan Sekda definitif. Namun, sebut sumber itu, peluangnya ada, tinggal persetujuan Bupati Pulang Pisau siapakah di antara mereka yang akan dipilih.
“Ketuk palunya ada di Bupati, sebab itu bagian dari hak prerogatif Bupati. Open bidding itu kan hanya formalitas untuk memilih tiga terbaik. Selanjutnya bupati yang menentukan,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut.
Sebagaimana diketahui, sebagian syarat yang tercantum dalam Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang ASN dan Permen PAN-RB No 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka disebutkan, antara lain, sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tertinggi pratama (eselon IIb) atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun.
Kemudian memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b), berusia paling tinggi 56 tahun, memiliki rekam jejak jabatan, integritas, moralitas yang baik, kualifikasi pendidikan minimal S1, dan banyak lagi persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. (app)
Discussion about this post