KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Wakil Ketua I DPRD Pulang Pisau H Ahmad Fadli Rahman menegaskan agar para kepala desa (Kades) senantiasa berkoordinasi dengan semua pihak baik pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan DPRD.
“Para Kades harus membangun komunikasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten dan DPRD. Harus diketahui mana program yang dikelola kabupaten dan mana program yang dikelola desa. Ini harus sinkron agar tidak tumpang tindih, penyusunan program pun harus mengacu pada skala prioritas,” ucap Fadli, Sabtu (10/4/2021).
Mengapa harus mengacu pada skala prioritas, Fadli menjelaskan, agar program yang disusun pemerintah desa tidak salah sasaran, atau salah penempatan sehingga program tersebut mubazir.
“Saya mengingatkan, agar para Kades menggunakan anggaran dana desa (ADD) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menghindari penyimpangan pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Fadli juga berpesan, agar Kades membangun sinergi dengan Badan Permusyawatan Desa (BPD) dalam setiap penyusunan program pembangunan desa.
Sebab menurut Fadli, sesuai Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
“BPD itu sama dengan DPRD kabupaten yakni memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan. Oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi, koordinasi dan sinergitas untuk mewujudkan program pembangunan desa yang berkeadilan dan pro rakyat,” ungkapnya.(app)
Discussion about this post