Tumpang Tindih Surat Tanah Masih Terjadi, Legislator Minta Administrasi Diutamakan

KALAMANTHANA, Sampit – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah kembali angkat bicara menyoal konflik urusan tanah dimasyarakat yang masih sering terjadi hingga saat ini.

Hal ini menurutnya lantaran kurang disiplinnya administrasi yang dilakukan oleh pihak instansi terkait, sehingga terjadinya tumpang tindih surat menyurat tanah. Dia bahkan menegaskan seharusnya pihak terkait memberikan contoh yang baik melalui halnya administrasi tersebut kepada masyarakat.

“Bayangkan saja urusan surat tanah yang merupakan administrasi dari instansi saja bisa tumpang tindih, ini sangat rentan menimbulkan konflik ditengah masyarakat, untuk itu kami minta agar kedepannya ini menjadi perhatian, sehingga penerbitan surat tanah oleh pemerintah melalui instansi terkait memiliki arsip,” ujarnya Senin (21/6/2021).

Legislator partai Golkar ini juga mengakui hal ini disampaikannya lantaran kerap kali selalu muncul permasalahan di tengah masyarakat yakni tumpang tindih kepemilikan tanah. Bahkan saat reses yang dilakukan oleh jajarannya dari Dapil I belum lama ini mereka mendapati ada munculnya persoalan sengketa lahan.

“Karena tidak tertibnya administrasi akhirnya muncul masalah sengketa lahan, dan catatan kami hal ini sudah sangat sering terjadi, untuk itu kami meminta perlu adanya kearsipan dalam menerbitkan surat tanah, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang klaim mengklaim kepemilikan lahan yang berdampak pada terjadinya sengketa,” timpalnya.

Lebih lanjut dia juga memaparkan,dalam urusan administrasi pihak instansi tidak perlu lagi diragukan, sehingga sudah seharusnya ketika pemerintah menginginkan program pembangunan dititik-titik tertentu tidak terjadi lagi sengketa dengan masyarakat maupun oknum masyarakat sekelas Mapia tanah.

“Peran RT/RW harus dimaksimalkan dalam administrasi, karena mereka merupakan pengurusan berkas paling dasar, harusnya mulai ditertibkan berkaitan dengan administrasi tersebut, hal ini wajib dilakukan untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang muncul dan menjadi konflik berkepanjangan,” tutupnya.(drm)