KALAMANTHANA, Sampit- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dra Rinie Anderson, mengingatkan kembali kepada pihak aparatur desa untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan di desa masing-masing.
“Kami berharap jangan sampai perencanaan pembangunan desa tidak melibatkan masyarakat,” katanya Jumat (02/07/2021)
Menurutnya dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah jumlahnya cukup besar. Bahkan, rata-rata desa menerima DD dan ADD lebih dari Rp 1 miliar meskipun sempat mengalami penurunan akibat dari kebijakan pusat dia juga berharap agar dalam konteks ini tidak menjadi hambatan program desa.
“Penggunaan dana desa dan ADD harus sesuai peruntukannya. Sehingga kesejahteraan masyarakat desa terus meningkat. Jangan sampai disalahgunakan, meskipun terjadi refocusing yang juga berdampak bagi setiap desa, kami rasa hal itu tidak mengurangi penerapan program yang sudah tersusun karena sifatnya hanya ditunda saja,” ujarnya.
Dia juga berpesan kepada setiap Kepala Desa (Kades) dan jajaranya supaya dapat membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan aturan dan juga menghindari dampak hukum akibat kelalaian maupun kesengajaan.
“Jangan sampai laporan pertanggung jawaban menjadi boomerang dikemudian hari untuk menjerat kepala desa sehingga harus berurusan dengan hukum, prinsipnya harus hati-hati,” tukasnya.(drm)
Discussion about this post