KALAMANTHANA, Sampit – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali mempertanyakan kinerja tim audit Perkebunan Besar Swasta (PBS), bentukan Pemkab Kotim. Pasalnya, hingga kini kinerja tim audit dinilai masih jalan ditempat.
“Terus terang saja, tidak ada gaungnya, sejauh mana kinerjanya, kami tidak tahu sama sekali, karena mereka memang tidak pernah koordinasi dengan lembaga DPRD,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, Senin (19/07/2021).
Lanjut Politisi Partai Demokrat ini, masalah evaluasi tim audit perlu diangkat ke permukaan, pasalnya publik ingin tahu seperti apa kinerjanya selama ini. Kalau tidak ada penyampaian, masyarakat akan berpikiran tidak ada bekerja, sehingga perlu untuk diluruskan.
Ditambahkannya, sejauh ini belum ada koordinasi dari tim terkait kinerja mereka. Pihaknya di Komisi I sendiri sudah menyampaikan ke pimpinan DPRD terkait wacana agar melangsungkan rapat dengan pemerintah daerah.
“Kewenangannya ada di pimpinan, kita sudah sampaikan untuk dilakukan rapat. Selama ini memang belum kita panggil,” imbuhnya.
Disisi lain ia menyebutkan, meski sesuai amanat undang-undang bahwa perkebunan kini dikelola oleh pemerintah provonsi, namun koordinasi dengan DPRD itu perlu mengingat PBS yang diaudit tersebut berinvestasi di Kotim.
“Alangkah baiknya, hasil kinerja mereka disampaikan ke pemerintah provinsi, artinya jika ada temuan di lapangan bisa ditinjaklanjuti. Sehingga bisa menjadi peringatan bagi perusahaan yang berinvestasi di daerah ini,” pungkasnya. (drm)
Discussion about this post