KALAMANTHANA, Sampit- Ketua Fraksi PKB di DPRD Kotim, M. Abadi meminta agar setiap Kepala Desa (Kades) mulai mendaftarkan masyarakatnya yang kurang mampu ke BPJS Kesehatan. Hal ini diungkapkannya mengingat saat ini masih adanya kuota UAC di BPJS kesehatan Kotim.
“Kepala Desa harus memastikan masyarakatnya yang kurang mampu masuk program BPJS, Mumpung kuotanya masih ada maka harus segera di kejar juga oleh desa yang masyarakatnya kurang mampu agar nantinya tidak terbebani beban yang lebih besar,” ungkapnya Sabtu (24/07/2021).
Selain itu Abadi juga meminta agar pihak BPJS memberikan pelayanan maksimal baik saat proses pendaftaran calon nasabah maupun sampai pada anggota yang sudah terdaftar yang sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit.
“Kami harap utamakan kepentingan dan kenyamanan konsumen terlebih dahulu, artinya pelayanan yang harus di tingkatkan, kami di lembaga dewan tentunya turut mengawasi setiap kinerja lembaga atau instansi termasuk vertikal yang berkaitan dengan anggaran daerah,”Pungkasnya.
Bahkan Legislator dapil V ini meminta agar pihak BPJS kesehatan membuat semacam posko atau ruang khusus pengurusan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan agar bisa memaksimalkan secara langsung pelayanan terhadap publik.
“Kalau ke kantor BPJS artinya itu urusan administrasi saja, tetapi bagaimana terkait pelayanan secara intensif terhadap konsumen yang ada di rumah sakit, kita tidak ingin masyarakat direpotkan,” tukasnya.
Disisi lain dia juga menilai sejauh ini layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat hanya sebatas jasa penjaminan kesehatan saja, dan jauh dari kalimat jemput bola.
“Sejak lama kami lembaga legislatif ini memperhatikan pelayanan di BPJS juga perlu di awasi terutama yang berkaitan dengan masalah pasien ketika akan berobat di rumah sakit, selalu ada saja masalah,” tutupnya.(drm)
Discussion about this post