KALAMANTHANA, Sampit – Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah meminta agar anggaran dana DAK-DR yang setiap tahunnya mengucur dari pemerintah pusat wajib digunakan untuk pemulihan kondisi hutan yang saat ini mengalami masa-masa kritis.
Dia menilai setiap tahunnya dana DAK dari pihak pemerintah pusat yaitu untuk pos anggaran Dana Reboisasi, yakni menanam kembali hutan-hutan yang kritis merupakan acuan untuk meningkatkan kembali sistem pertahanan dan pencegahan terjadinya pengikisan terhadap hutan di daerah ini.
“Dalam hal ini, terutama ketika terjadinya kritisi hutan seperti sekarang ini, kami tidak mau menyalahkan siapapun perihal menipisnya atau rusaknya hutan di daerah ini, kenapa demikian, karena memang sudah ada anggaran khusus setiap tahunnya yang bisa dialokasikan untuk pelestarian kembali hutan kita,”ungkapnya Sabtu (09/10/2021).
Disisi lain dia juga menegaskan, dana DAK bisa saja mendukung langkah gerakan untuk menanam kembali hutan atau lahan gundul seperti program sebelumnya yang mana dinilai tidak lagi berjalan sejauh ini.
“Sementara penggarapan lahan terus terjadi. Untuk itu kami mendorong agar masyarakat menanam kembali dengan tanaman yang produktif seperti karet, jelutung, dan lain sebagainya. Disisi lain pemerintah daerah harus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat akan hal ini,” Timpalnya.
Politikus Gerindra juga mengakui, kendala daerah saat ini dalam rangka menghijaukan kembali daerah itu ada pada kebijakan yang mana tidak lagi dipegang oleh kabupaten.
“Kendalanya memang sejak urusan kehutanan ini sudah tidak ditangani di tingkat kabupaten, jadi segala bentuk kebijakan harus melalui proses baik dari pusat maupun provinsi, kami berharap ada kebijakan lain dari pemerintah pusat,” tutupnya. (drm)
Discussion about this post