KALAMANTHANA, Kuala Kapuas – Komisi II DPRD Kapuas, Kalteng sepakat dengan Dinas Pertanian setempat untuk melakukan update data mengenai dampak serangan hama tungro terhadap tanaman padi milik para petani.
“Sehingga nanti di dalam penanganan dampak sosial akibat krisis pangan bisa terakomodasi secara baik dan rata,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas H Darwandie usai rapat dengar pendapat, Selasa (15/11/2022).
Rapat dengan pendapat terkait usulan bantuan dampak gagal panen tahun 2022 dan usulan tindaklanjut program food estate serta usulan program ketahanan pangan dan perikanan tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kapuas H Ahmad Baihaqi.
Rapat juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian Yaya, Kadis Ketahanan Pangan Catur Feriyanto dan Kadis Perikanan Kapuas Darmawan, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kapuas dan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kapuas.
Dilanjutkan Darwandie dengan dilakukannya update data dampak serangan hama tungro sehingga program bantuan seperti pupuk dan bantuan lainnya tidak disalahgunakan.
Terkait usulan yang disampaikan pihak HKTI dan KTNA. Menurut Darwandie pihaknya akan mendorong hal tersebut untuk di program melalui Dinas Pertanian.
“Karena ada banyak program tadi yang sifatnya merupakan hal penting dalam kerangka kita mendukung gerakan penanganan dampak kemiskinan ekstrim akibat serangan hama tungro atau gagal pasca panen,” ujar Darwandie.
Sementara itu dalam rapat dengar pendapat, HKTI Kapuas Timur mengusulkan bantuan dampak gagal panen/penurunan panen tahun 2022 di wilayah Kecamatan Kapuas Timur.
Usulan bantuan untuk petani yang terkena gagal panen/ penurunan panen tersebut diantaranya bantuan beras, bibit, kapur, pupuk dan bantuan pestisida.
“Selain itu kami juga mengusulkan bantuan Alsintan pada kelompok tani yang belum memiliki Alsintan, terutama kelompok tani yang terkena penurunan panen tahun 2022,” kata Ketua HKTI Kapuas Timur, Suhardi. (irs)
