Dalam kesempatan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kabupaten Kotawaringin Timur pada 26 Juni 2024 baru ini, banyak pertanyaan yang masih tersimpan dalam benak ini.
Hal ini menyangkut permasalahan daerah yang sampai dengan saat ini belum ada titik terang atas tingginya konflik masyarakat dengan pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS).
Dibincangi awak media usai makan siang di salah satu rumah makan, Kecamatan MB Ketapang belum lama ini, Bupati Kotim Halikinnor didampingi langsung oleh Wakil Bupati Irawati menyampaikan, orang nomor satu di Indonesia itu memintanya untuk main-main ke istana negara.
“Bahkan kita diminta oleh beliau (Presiden RI) untuk main-main ke istana,” ungkapnya baru ini.
Bahkan Bupati juga berniat agar pembangunan di daerahnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat, khususnya persoalan jembatan yang sejak lama di idam-idamkan oleh masyarakat Mentaya Seberang tersebut.
Sebagai seorang jurnalis yang dituntut untuk bekerja secara professional, saya menilai, bahwa persoalan daerah tidak hanya jatuh pada peningkatan program pembangunan infrastruktur semata, banyak hal yang sejauh ini terus menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak.
Catatan kalamanthana.id sendiri, kasus konflik sengketa lahan melibatkan PBS, baik itu industri kelapa sawit, pertambangan, dan bahkan lahan menyangkut status kawasan, terutama soal plasma 20 persen sesuai amanat aturan pemerintah pusat sendiri, belum juga terselesaikan.
Sisi lainnya, program infrastruktur sangatlah penting, untuk menunjang, keberhasilan ekonomi masyarakat dan daerah. Sekaligus besar kaitannya dengan wacana pemerintah pusat yang memasukan Kalimantan Tengah, khususnya Kotim sebagai cadangan ketahanan pangan, dari total 1,3 juta hektar yang saat ini sedang di genjot oleh pemerintah pusat itu sendiri.
Namun sisi lainnya, untuk Kotim sendiri, dari 17 Kecamatan yang ada saat ini hampir rata-rata terjadi konflik masalah tuntutan plasma 20 persen kepada pihak Investor Kelapa Sawit yang masih terus bergejolak. Kesenjangan sosial dan ekonomi masih terus terjadi, kata-kata mensejahterakan rakyat saat ini, masih minim dirasakan oleh rata-rata masyarakat di daerah ini, begitulah fakta yang terjadi.
Akankah Bupati sebagai pemimpin dan bapaknya masyarakat Kotawaringin Timur ini membawa persoalan ini kepada pemerintah pusat terutama Presiden RI terlepas nanti Jokowi tidak menjabat lagi sebagai orang nomor satu di tanah air ini.
Dampak negatif dari konflik masyarakat dengan pihak perusahaan itu sendiri, sangat penting di antisipasi, terutama untuk menjaga keseimbangan investasi di daerah ini. Kepentingan daerah secara umum, bukan hanya persoalan infrastruktur yang memadai, pangan yang cukup, pendidikan yang layak dan berkualitas, persoalan kesehatan yang baik, tetapi mensejahterakan masyarakat jauh lebih penting supaya semua program yang ada di daerah ini bisa selaras dan berjalan dengan maksimal.
Pemerintah daerah saat ini sendiri, selalu dihadapkan dengan konflik-konflik persoalan lahan, sengketa lahan di mana-mana, mirisnya masih sedikit yang terselesaikan. Sementara masyarakat kebanyakan menjadi korban hingga bersentuhan dengan hukum. Akankah semua ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah kedepannya. (Bersambung)
