KALAMANTHANA, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus berkomitmen untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Hera saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang diselenggarakan di ruang Command Center Kantor Wali Kota Palangka Raya pada Jumat (13/9/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh daerah di Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Palangka Raya memberikan paparan mengenai kinerja PPID Kota Palangka Raya, serta berbagai inovasi dan strategi pengelolaan informasi publik yang telah dilakukan. Hera menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya berperan dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
“Melalui PPID, Pemko Palangka Raya memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan reputasi pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujar Hera.
Pj Wali Kota juga menekankan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya tersedia, tetapi juga disampaikan dengan jelas dan akurat.
Menurut Hera, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting daerah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“Selain mematuhi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemko Palangka Raya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” tambahnya.
Keterbukaan informasi publik, menurut Hera, merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. (bs)
Discussion about this post