KALAMANTHANA, Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur SP Lumban Gaol melakukan kunjungan kerja di Kelurahan MB Hulu, Kecamatan MB Ketapang untuk bertemu perwakilan petani se-kecamatan tersebut.
Langkah yang sekaligus reses perorangan itu dilakukan menurutnya, supaya bisa mensinergikan intruksi Presiden RI Prabowo Subianto, terkait masalah ketahanan pangan dan termasuk persoalan efisiensi anggaran berskala Nasional belum lama ini.
“Sehingga dalam hal ini kami kira kedepan lebih fokus menyerap dan merealisasikan yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat secara orang per orang dalam bentuk bantuan dan pembinaan kelompok tani, peternakan, perikanan,ini sudah langkah yang sejalan dengan Asta Cita dan penyesuaian terhadap Efisiensi anggaran,”ungkapnya Kamis (20/2/2025).
Namun demikian, legislator Partai Demokrat ini menekankan, ada syarat utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan anggaran yang efektif dan efisien. Diantaranya adalah melakukan kajian yang tepat, menyesuaikan dengan temuan atau fakta-fakta lapangan dari jajaran legislatif yang sejatinya menyerap langsung aspirasi dari masyarakat.
“Kami kira itu harus, karena legislatif dan eksekutif adalah mitra kerja, kita ketahui bahwa efisiensi hanya berlaku pada kegiatan yang bersifat pemborosan dan mengurangi kegiatan infrastruktur yang sifatnya tidak mendesak,” timpalnya.
Bahkan dia juga menambahkan, sesuai arahan dari pemerintah pusat, setiap pemerintah daerah harus bisa menjamin dan bahkan melaksanakan kegiatan yang bersifat mengarah kepada ketahanan pangan.
“Untuk itu pemerintah kita juga harus kita dorong, sesuai arahan pemerintah pusat adalah menjamin keberlangsungan dan penguatan setiap kegiatan yg bersifat ketahanan pangan,” tegasnya.
Disinggung soal dampak negatif dari inpres soal efesiensi anggaran dimaksud, legislator dua periode ini, justru menilai bahwa efisiensi anggaran merupakan jalan untuk mencapai sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
“Saran kami kurangi perjalanan dinas, hilangkan rapat-rapat ditempat berbayar, dan membangun menurut skala prioritas secara benar, dan kurangi biaya makan minum di semua kantor, karena hal itu yang menciptakan pemborosan terhadap anggaran,” tutupnya. (Darmo)
Discussion about this post