KALAMANTHANA, Palangka Raya – Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, Pemprov Kalteng mendukung program digitalisasi pendidikan yang merupakan bagian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden.
Sebagai informasi, pada Tahun 2024 sudah disalurkan 1.198 unit TV canggih/ papan tulis interaktif untuk setiap kelas pada jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus.
Selain itu juga, pada Tahun 2025 Pemprov Kalteng akan menambahkan sebanyak 3.141 TV canggih/papan tulis interaktif lengkap dengan 874 set panel surya dan 321 unit starlink untuk mendukung digitalisasi pembelajaran di Kalteng, mulai dari sekolah yang ada di perkotaan sampai sekolah di pedalaman desa-desa.
Hal tersebut disampaikan Agustiar Sabran dihadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Republik Indonesia (RI) Abdul Muti pada saat menghadiri menghadiri Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan “Gebyar Pendidikan Unggul Muhammadiyah untuk Kalteng Lebih Berkah”, di Kampus 3 UMPR, Palangka Raya, Jumat (9/5/2025).
Lebih lanjut disampaikan, selain digitalisasi pembelajaran, program revitalisasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah dicanangkan juga merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden.
“Mohon kiranya agar program revitalisasi sekolah dapat menjadi salah satu fokus pembangunan SDM di Kalimantan Tengah”, ucap Gubernur.
“Khusus untuk 250 SMA, 141 SMK dan 31 Sekolah Khusus (SKH) di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta 2.082 PAUD, 697 Kelompok Bermain, 2.660 SD dan 883 SMP yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Tengah,” katanya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga menyatakan dukunganya terhadap program Presiden, yakni pembangunan Sekolah Unggul Garuda, dengan jenis Sekolah Garuda Baru.
“Provinsi Kalimantan Tengah siap berpartisipasi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan mengusulkan penambahan unit sekolah baru untuk jenjang Pendidikan Dasar Menengah,” ungkapnya.
Agustiar juga mengatakan untuk peningkatan kesejahteraan guru, terutama bagi guru di daerah terpencil, dan mengusulkan adanya kebijakan yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk mengangkat guru Honorer.
Menteri Abdul Muti memberikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Kalteng yang mengusulkan pembangunan Sekolah Khusus Percontohan.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan sekolah luar biasa (SLB) dan mendorong afirmasi lebih kuat dari pemerintah pusat guna mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
“Secara akademik, kami masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik yang kompeten untuk anak berkebutuhan khusus. Saat ini, kurang dari 10 perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan luar biasa. Padahal, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar dari ketersediaan yang ada,” ungkap Menteri Abdul Muti.
Menanggapi kekurangan guru, ia menegaskan bahwa guru baik berstatus ASN maupun PPPK dapat ditugaskan atau dimutasi ke daerah lain sesuai dengan kebutuhan. “Sudah ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penugasan dan mutasi tersebut,” jelasnya.
Terkait kepemimpinan di sekolah, Abdul Muti menyatakan bahwa kepala sekolah tidak harus berasal dari kalangan guru penggerak. “Semua guru yang memenuhi persyaratan boleh menjadi kepala sekolah, asalkan lulus seleksi yang ditetapkan,” pungkasnya. (sly)
Discussion about this post