KALAMANTHANA, Samarinda – Kalimantan Timur tak hanya menutup lokalisasi. Mereka , bersama pemerintah kabupaten/kota, juga bakal melakukan pembinaan terhadap penghuni lokalisasi.
Pembinaan yang mereka lakukan, menurut Kepala Dinas Sosial Kaltim, Siti Rusmala Idrus di Samarinda, Sabtu (28/5/2016), yakni melatih para penghuni lokalisasi atau penjaja seks komersial (PSK). Tujuannya agar mereka bisa beralih menjadi pelaku usaha ekonomi kreatif. Karena itu, pembinaan akan dilakukan selama 1,5 bulan sehingga warga lokalisasi memiliki kreativitas dalam berusaha.
“Pembinaan tersebut diberikan kepada PSK yang tidak ingin kembali ke daerah asal. Akan tetapi, bagi yang mau kembali, kami pulangkan dengan dana dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas Siti Rusmalia.
Langkah penutupan lokalisasi yang dilakukan Pemprov Kaltim bersama pihak terkait diyakini mampu memulangkan penghuni lokalisasi dari tempat kerja mereka sehari-hari.
“Apalagi, sebelum penutupan pihak terkait, TNI dan Polri, telah melakukan sosialisasi. Jadi, penutupan nanti adalah aksi damai yang diharapkan setelah ditutup para penghuni mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa meminimalkan tingkat pertumbuhan penyakit HIV/AIDS dan penyebaran narkoba yang cenderung berawal dari lokasi,” tuturnya.
Penutupan itu akan dilakukan pada 1 Juni mendatang. Langkah penutupan akan dipusatkan di Bayur, Samarinda, bukan Kitadin dan Loa Janan, Kutai Kartanegara.
“Awalnya, puncak penutupan itu akan dipusatkan di kompleks lokalisasi Kitadin dan kilometer 10 Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, karena penghuni di dua lokalisasi tersebut lebih sedikit dibanding Samarinda, sehingga penutupan tingkat Provinsi Kaltim akan dipusatkan di lokalisasi Bayur, Samarinda Utara,” ujar Siti Rusmala.
Selain dihadiri para pejabat lingkungan Pemprov Kaltim, puncak penutupan lokalisasi itu juga rencananya dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Safaruddin, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim, termasuk tokoh masyarakat. (ant/ama)
Discussion about this post