KALAMANTHANA, Kotabaru – Ini masukan DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, untuk pemerintah daerah setempat. Mereka tak perlu malu belajar soal pengembangan ternak sapi potong dari kabupaten tetangga, Barito Kuala.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni AF di Kotabaru, Minggu (29/5/2016) menandaskan, banyak pelajaran yang diperoleh rombongan Komisi II ke Marabahan, Barito Kuala. Pasalnya, daerah ini dinilai berhasil mengembangkan peternakan sapi potong jenis sapi Bali.
“Tingkat provinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala menyandang predikat sebagai daerah paling berhasil sektor peternakan yakni pengembangan sapi Bali, sedangkan di tingkat nasional menduduki posisi enam besar,” kata Mukhni.
Diakuinya, keberhasilan Barito Kuala di sektor peternakan, khususnya pengembangan sapi bali benar-benar terlihat. Hal itu dibuktikan dengan besarnya populasi hewan ternak tersebut di pelosok kecamatan hingga desa-desa di daerah tersebut.
Bahkan lanjut Mukhni, dari penjelasan Dinas Peternakan Barito Kuala, tiap tahunnya mereka mampu menyiapkan 500 bibit sapi berkualitas. Selain itu, populasi yang terdata saat ini mencapai 7.000 ekor siap jual untuk konsumsi.
Kondisi tersebut, menurut politisi Partai Golkar ini, disebabkan tingginya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja SKPD yang bersangkutan, di antaranya dengan memaksimalkan pelibatan masyarakat melalui sosialisasi, pembinaan dan pendampingan.
“Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya kelompok-kelompok tani peternak di setiap desa. Keberadaan kelompok bukan sekadar formalitas, tapi memang berfungsi untuk menghimpun para peternak dalam pengembangan hewan peliharaannya yakni sapi bali,” ungkapnya.
Berbeda dengan yang ada di Kabupaten Kotabaru, menurut Mukhni, dalam pengelolaan masih sangat minim dan bahkan terkesan seadanya. Kalau ada kelompok peternak, keberadaannya ada ketika akan ada bantaun sehingga ramai-ramai mengajukan proposal. Begitu tersalurkan, maka kelompok tersebut lenyap begitu saja.
Hal itu menurutnya karena masih rendahnya pengetahuan para petani sehingga bersikap pragmatis, salah satunya karena kurangnya peran pemerintah daerah yang dalam hal ini dinas peternakan dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi.
Terbukti dalam tiga tahun terakhir, sejak anggaran 2013 sepengetahuan Mukhni, Dinas Peternakan Kotabaru tidak ada program untuk pengembangan peternakan seperti yang dilakukan Pemerintah Batola. Dan baru pada 2016 ini kelihatannya akan dimulai programnya.
Kaitannya dengan hal tersebut, politikus yang kini duduk sebagai legislator tiga periode ini menghimbau kepada Dinas Peternakan Kotabaru segera melakukan terobosan dalam peningkatan pengembangan peternakan sapi potong.
Studi banding tidak harus jauh-jauh. Cukup mengkaji di Kabupaten Batola yang sudah berhasil mengembangkan sapi bali dan bahkan mampu menyuplai kebutuhan daging di sejumlah daerah sekitar seperti Banjarmasin. (ant/ik)
Discussion about this post