KALAMANTHANA, Samarinda – Anggaran yang dikucurkan melalui APBD untuk program penanggulangan kemiskinan cukup besar. Tapi, kenapa jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur malah bertambah? DPRD pun menyoritinya.
“Sangat disayangkan, sebab dana yang sudah dikucurkan untuk penanggulangan kemiskinan di Kaltim sudah mencapai ratusan miliar rupiah, namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrohman dalam penjelasannya di Samarinda, Kamis (21/7/2016).
Ia mengemukakan hal itu, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kaltim.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kaltim selama periode September 2015 hingga Maret 2016 bertambah sebanyak 2.930 orang, yakni dari 209.990 orang pada September 2015, menjadi 212.920 orang per Maret 2016 (6,11 persen dari total penduduk).
Dari jumlah itu, penduduk miskin di daerah perdesaan sebanyak 124.880 orang, sedangkan di wilayah perkotaan sejumlah 88.040 orang.
“Kami menilai program pengentasan penduduk miskin yang sudah dijalankan selama ini tidak mencapai kemajuan yang berarti, karena persentasenya tetap tinggi dari tahun ke tahun,” tutur Zain.
Menurut ia, kondisi tersebut patut menjadi keprihatinan bersama dan harus mendapat perhatian sangat serius dari Pemprov dan DPRD Kaltim.
“Caranya dengan membuat program kegiatan yang inovatif serta betul-betul sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin di Kaltim. Artinya, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran,” tambah politikus Partai Amanat Nasional ini.
Untuk itu, lanjut Zain, perlu ada kajian dari para pakar sesuai dengan latar belakang keilmuan masing-masing dan hasil kajian dapat menjadi referensi bagi Pemprov dan DPRD Kaltim dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif.
Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan Pemprov Kaltim terus berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin yang ditargetkan menjadi sekitar 5 persen pada 2018, saat masa jabatan periode kedua pemerintahannya berakhir.
Sejumlah program terus digalakkan, antara lain bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi, dan program prorakyat lainnya.
“Selama ini program penanggulangan kemiskinan secara nasional maupun daerah telah disepakati menggunakan basis data terpadu dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sehingga akan lebih fokus pada sasaran rumah tangga yang masuk dalam kriteria miskin,” katanya.
Mengenai masih adanya program kegiatan yang kurang tepat sasaran, Awang Faroek menambahkan Pemprov Kaltim akan lebih meningkatkan mekanisme perencanaan dan pengawasan agar program dapat berjalan optimal. (ant/rio)
Discussion about this post