KALAMANTHANA, Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi mendorong agar pihak pemerintah daerah setempat melakukan penertiban dan evaluasi terkait program wajib plasma 20 persen dan CSR dari perusahaan perkebunan di daerah ini.
“Semestinya pemerintah daerah punya data mana perusahaan yang menunaikan kewajibannya atau tidak. Jadi bagi yang tidak, bisa ditertibkan, walaupun saya sangsi mereka (pemerintah, red) punya data tersebut,” tegas Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kamis (15/07/2021).
Pria yang duduk di Komisi II ini juga menekankan, perlu keseriusan pemerintah untuk melakukan langkah tersebut, sehingga seluruh PBS di Kotim, bisa tunduk dan tertib dengan aturan yang ada.
“Kami sangat menyayangkan jika perlakuan investor yang abai dan tidak ini tidak ada perbedaan. Harusnya bagi mereka yang patuh melaksanakan kewajiban itu mendapatkan pelayanan yang baik dan diprioritaskan di tingkat pemerintah,” tegasnya.
Dia juga menyebutkan dengan jumlah perusahaan perkebunan yang operasional di Kotim ini setidaknya hampir 500 ribu hektare. Apabila semuanya melaksanakan kewajiban plasma 20 persen dari total luasan maka ada sekitar 100 ribu hektare jadi lahan milik masyarakat. (drm)
Discussion about this post