KALAMANTHANA, Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah menilai kinerja pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat harus di evaluasi. Hal ini harus dilakukan menurutnya melihat fenomena masalah drainase dan normalisasi dalam kota yang tidak kunjung selesai itu.
“Kami minta kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi dinas tersebut, bayangkan saja kalau kita lihat sejumlah pemukiman warga di Jalan Kopi Selatan, H.Imran, Jalan Anggur III dan sejumlah jalan lainnya di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ini masih terendam banjir itu akibat drainase tidak dirawat dan juga normalisasi anak sungainya tidak dilakukan,” ungkapnya Selasa (05/10/2021).
Disisi lain Politikus Partai Golkar ini juga meminta pihak Dinas Perizinan supaya selektif dalam memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada warga dan harus benar-benar dipantau ke lapangan. Hal ini mengingat kondisi dilapangan dimana masih banyak pemukiman dan bangunan yang menyulitkan kinerja PUPR dalam mengelola sistem normalisasi anak sungai maupun drainase.
“Supaya Dinas PUPR juga tidak kesulitan mengatasi masalah drainase ke depannya. Sehingga tidak ada lagi permukiman warga yang tergenang air apabila terjadi hujan lebat. Sebab saluran air sudah lancar dan tidak mampet lagi,” tandasnya.
Bahkan dia menegaskan,selama ini saluran air juga sebagai masalah yang harus dituntaskan secara berkelanjutan. Disisi lain permasalahan drainase ini telah menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten Kotim. Karena sudah puluhan tahun tidak pernah ada solusi yang tepat.
“Harusnya ada upaya dan kajian yang cepat, kalau memang perlu buatkan sumur resapan supaya lebih memudahkan akses air keluar dari pusat pemukiman masyarakat dan pusat kota agar tidak lagi banjir,” tutupnya. (drm)
Discussion about this post