KALAMANTHANA, Samarinda – Akhirnya, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak melakukan mutasi sekaligus melantik 12 pejabat eselon II atau pejabat pimpinan tinggi pratama.
“Pemprov Kaltim memerlukan reformasi pemerintahan. Pelantikan ini merupakan kebijakan perbaikan kinerja dalam rangka akselerasi dan transformasi untuk mewujudkan visi Kaltim Maju 2018,” kata Awang Faroek usai acara pelantikan di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Kamis.
Adapun 12 pejabat yang dimutasi dan dilantik itu adalah Aji Sayid Fathur Rahman menjadi Asisten Administrasi Umum, Meiliana (Asisten Pemerintahan), Halda Arsyad (Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana).
Kemudian, Zairin Zain sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Chairil Anwar (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Ichwansyah (Asisten Ekonomi dan Pembangunan), Wahyu Widhi Heranata (Kepala Dinas Kehutanan).
Selanjutnya, Muhammad Sabani menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Abu Helmi (Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerja Sama), Tri Murti Rahayu (Kepala Biro Humas dan Protokol), dan S Adiyat sebagai Kepala Biro Umum Setprov Kaltim.
Menurut Gubernur, mutasi merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan guna memperkuat kinerja agar tugas pelayanan publik dapat dilaksanakan secara baik, dan sekaligus sebagai proses pembinaan karir bagi pegawai.
“Proses mutasi seharusnya dapat menjadi media penyegaran dan memacu semangat baru untuk peningkatan kinerja,” katanya.
Ia mengatakan, pejabat harus bekerja keras, cerdas, ikhlas, profesional, dan berkomitmen tinggi untuk kepentingan pembangunan daerah.
“Mutasi ini sudah melalui proses dan prosedur yang benar. Mulai dari proses pemilihan dan penetapan dari evaluasi kompetensi, kecocokan kualifikasi, dan penilaian objektif oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tanpa adanya intervensi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengingatkan bahwa kinerja semua pejabat akan terus dievaluasi.
“Pejabat yang tidak mampu memberikan kinerja baik, mereka harus siap digantikan pejabat lain yang lebih cakap, kompeten, dan lebih profesional,” tegas Awang Faroek.
