KALAMANTHANA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalbar, Mochael Jeno saat menjadi narasumber mengatakan, dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, maka diharapkan penyerapan APBN lebih banyak ke daerah-daerah.
“Dengan kondisi seperti ini, kita berharap pada APBN lebih banyak ditransfer ke daerah-daerah dalam menggerakkan ekonomi,” kata Michael Jeno di Pontianak, Senin, saat menjadi pemateri seminar Sumber Daya Manusia Sektor Pendidikan di Kalbar dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN kerja sama dengan Untan Pontianak dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik, karena ekspor sawit dan karet tiba-tiba saja turun drastis, padahal kedua komoditas tersebut saat ini cukup besar perannya dalam menyumbang pada pendapatan negara.
“Maka untuk mempertahankan dan menggerakkan perekonomian, dengan mengandalkan APBN yang kini besarannya sekitar Rp2 ribu triliun, dengan transfer ke daerah lebih banyak lagi, seperti program ADD (alokasi dana desa),” ujarnya.
Menurut dia, dengan diperbesarnya transfer dana ke daerah-daerah, maka akan memperkuat perekonomian Indonesia, seperti yang dilakukan saat ini dengan ADD yang setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp1 miliar.
“Apalagi ke depannya Presiden Joko Widodo menargetkan ADD akan ditingkatkan lagi di tahun 2019, yakni sebesar Rp2,5 miliar /desa, maka diharapkan bisa mempercepat pembangunan di desa-desa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Michael Jono berharap, yang terpenting dilakukan oleh masyarakat saat ini, yakni terus mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga tidak kalah dalam bersaing dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Optimistis juga harus terus ditingkatkan, yang tentunya harus didukung oleh SDM yang memadainya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Rektor III Untan Pontianak, Kamarullah menyatakan, pihaknya siap mendukung program pemerintah dalam menciptakan SDM yang handal sehingga siap bersaing diera MEA.
“Bagaimanapun juga Kalbar nantinya harus bisa menciptakan SDM yang lebih maju sehingga bisa bersaing di era MEA saat ini,” katanya.
Menurut dia, memang menjadi tantangan bersama di dalam memajukan bidang pendidikan, sehingga ke depannya masyarakat Kalbar bisa bersaing dengan masyarakat ASEAN dalam segala bentuk.
“Sehingga harapan kami, pemerintah tidak memangkas lagi anggaran pendidikan yang besarannya sekitar 20 persen dari APBN,” katanya.