KALAMANTHANA, Palangka Raya – Tujuh nama Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan diusulkan PPP Provinsi Kalimantan Tengah dan sembilan calon sekretaris jenderal untuk dibawa ke muktamar VIII pada 8 April 2016 di DKI Jakarta.
Ketua DPW PPP Kalteng Norhasanah di Palangka Raya, mengatakan pengusulan nama-nama tersebut usai pengurus se-Kalteng mengadakan rapat pimpinan wilayah yang membahas dan berupaya menyukseskan muktamar VIII agar tidak ada lagi konflik maupun dwikepengurusan.
“Kalau nama calon Ketum yang kami anggap layak memimpin PPP yakni HM Romahurmuzy, Wardatul Asriah, Lukman Hakim Syaifudin, Rudy Arifin, Efready Asda, Mardiono dan Ermalena. Kami meyakini satu dari tujuh nama itu mampu memperbaiki dan membawa PPP lebih baik lagi,” kata Norhasanah, Kamis.
Sementara sembilan nama untuk sekjen yang akan diusulkan PPP se-Kalteng pada Muktamar VIII tersebut adalah, Reni Marlena, Aunur Rofik, Fadly Nurzal, Arwani Thowafi, Norhasanah, Qoyum Al Jabbar, Rusman Yaqub dan Mansur Kardi.
Sekretaris DPW PPP Kalteng Awaluddin Noor mengatakan turut dibahasnya nama-nama calon sekjen, karena posisinya yang sangat strategis mengatur serta mengonsolidasi organisasi kepartaian di tengah ketatnya persaingan parpol pada masa depan.
“Menghadapi ketatnya persaingan tersebut, maka dibutuhkan figur yang sangat berpengalaman dibidang organisasi dan dapat bekerjasama dengan Ketum sebagai ujung tombak partai. Sedangkan mengenai masuknya nama ibu Norhasanah, karena pengalamannya di berbagai organisasi, khususnya PPP sangat luar biasa,” kata Awaluddin.
Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Kalteng ini menyebut hasil rapimwil PPP se-Kalteng juga mengusulkan agar muktamar VIII nanti lebih mengedepankan dan mengutamakan musyawarah maupun mufakat serta semaksimal mungkin menghindari terjadinya voting.
Dia mengatakan muktamar ini merupakan upaya semua pengurus hingga anggota PPP di seluruh Indonesia agar konflik kepengurusan yang terjadi selama ini segera berakhir, semua pihak bersatu padu dan menjadi lebih baik.
“Kita ketahui bersama dalam muktamar ini kembali ke SK Bandung atau masa kepengurusan Suryadharma Ali. Jadi, semuanya dikembalikan dari posisi nol agar berbagai perselisihan dapat terselesaikan. Tapi, kita dari Kalteng optimis muktamar VIII konflik di PPP bisa berakhir,” ujar Awaluddin. (ant)
