KALAMANTHANA, Nunukan – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menghemat anggaran dengan melakukan kegiatan yang berorientasi skala prioritas.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar di Jakarta melalui teleconference dengan Pemprov Kaltara, Kamis (22/9/2016) menyatakan, rasionalisasi atau penghematan anggaran perlu dilakukan masing-masing pemerintah daerah saat ini, berkaitan dengan pemangkasan sejumlah pos anggaran oleh Kementerian Keuangan.
Hal ini terpaksa dilakukan karena pendapatan negara yang tidak terealisasi pada APBN 2016 sehingga berdampak pada pengurangan anggaran kepada sejumlah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi.
Reydonnyzar mengungkapkan, sebanyak 168 daerah yang mengalami pengurangan anggaran dari pemerintah pusat termasuk Provinsi Kaltara sehingga perlu dilakukan langkah-langkah agar tetap aman dan kondusif.
Ia mencontohkan pos anggaran yang tidak penting seperti perjalanan dinas, penggunaan pendingin ruangan, biaya operasional kendaraan, listrik dan rapat-rapat dapat dirasionalisasi.
Meskipun terjadi pengurangan anggaran,dia menekankan agar tidak diberlakukan pada sektor infrastrukur jalan dan jembatan serta bantuan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tetap dimaksimalkan karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyaakat.
Rasionalisasi anggaran dinilai sangat penting dalam rangka mengefektifkan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah di tengah-tengah keterbatasan anggaran ini, sebut Reydonnyzar.
Menanggapi hal ini, Sekda Provinsi Kaltara, Badrun menyatakan, apa yang diinginkan pemerintah pusat tersebut telah ditindaklanjuti Pemprov Kaltara dengan membuat surat edaran kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat.
“Pemprov Kaltara sudah menindaklanjuti apa yang menjadi dampak dari pengurangan anggaran tersebut dengan mengirimkan surat edaran kepada seluruh SKPD di Kaltara,” sebut Badrun. (ant/akm)
Discussion about this post