KALAMANTHANA, Banjarmasin – Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mempertanyakan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan anggota DPRD dan pejabat BUMD di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Ada OTT ya, siapa, apakah pejabat provinsi atau kota,” kata presiden yang akrab disapa Jokowi itu kepada para Wartawan seusai makan bersama di rumah makan Sari Patin Banjarmasin, Jumat (15/9/2017).
Sebelumnya, Presiden juga mengaku mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. “OTT kalau memang ada buktinya dan fakta hukum, ya harus ditangkap, ke tangkap ya ketangkap,” katanya menanggapi kasus OTT terhadap anggota DPRD Banjarmasin dan pejabat BUMD.
Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menghargai langkah-langkah dilakukan oleh KPK.”Bagi Partai Golkar, kalau ada kader yang terkena OTT, kita persilahkan kepada DPD untuk mengambil langkah-langkah, sesuai ketentuan yang ditetapkan,” katanya.
Menurut dia, kalau sudah OTT, berarti terbukti. “Apalagi kalau ada uang, sehingga DPD silakan segera mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan,” kata Idrus.
Terkait pendampingan atau bantuan hukum terhadap tersangka, tambah dia secara prosedural akan tetap diberikan. “Tetapi kalau sudah OTT, berarti buktinya sudah jelas,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Kamis (4/9) malam, KPK melakukan OTT di Banjarmasin dan menangkap lima tersangka. “Kami konfirmasi benar Tim KPK telah melakukan OTT di Banjarmasin kemarin menjelang malam,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat.
Discussion about this post