KALAMANTHANA, Jakarta – Upaya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani perkara dugaan suap dan gratifikasi Bupati Kutai Kartanegara Nonaktif, Rita Widyasari, tak selalu mulus. Salah satunya pemeriksaan tiga orang saksi yang dijadwalkan berlangsung Senin (16/10/2017) ini.
Tak satupun di antara ketiga saksi yang hendak diperiksa itu datang. Ada yang mangkir, ada yang minta penundaan, tapi ada pula yang tak datang karena kesalahan pihak KPK.
Sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ada tiga orang dari unsur swasta yang bakal diperiksa terkait kasus suap pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, kepada PT Golden Sawit Prima.
Saksi Ramli Yahya, kata Febri, ditunggu-tunggu kehdairannya hingga Senin sore, tak juga memunculkan batang hidungnya. Dia tak memenuhi panggilan penyidik dan tidak diketahui alasan ketidakhadiran yang bersangkutan.
Saksi lainnya, yakni Kevin Wijaya, juga tak bisa datang ke KPK. Kevin tak bisa datang karena masih mempersiapkan berkas yang dibutuhkan penyidik.
Sedangkan untuk saksi Nafsiah tak datang karena kegagalan KPK sendiri. Nafsiah baru menerima surat panggilan untuk bersaksi pada hari ini.
“Nanti akan kami jadwalkan ulang pemeriksaannya,” ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.
KPK resmi menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan dua orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kutai Kertanegara.
“Berdasarkan pengembangan penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sehingga KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9).
Diduga sebagai pihak penerima dalam kasus suap, yaitu Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sementara diduga sebagai pemberi, yakni Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun.
Sedangkan diduga sebagai penerima gratifikasi, yakni Rita Widyasari dan komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin.
Basaria menjelaskan bahwa Hery Susanto Gun diduga memberikan uang sejumlah Rp6 miliar kepada kepada Rita Widyasari terkait pemberikan izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima.
“Suap diduga diterima sekitar bulan Juli dan Agustus 2010 dan diindikasikan ditujukan untuk memuluskan proses perizinan lokasi terhadap PT Sawit Golden Prima,” kata Basaria.
Selain itu, kata dia, Rita Widyasari dan Khairudin diduga bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
“Yaitu berupa uang sebesar 775 ribu dolar AS atau setara Rp6,975 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka,” ucap Basaria.
Sebagai penerima, Rita Widyasari disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan pihak pemberi Hery Susanto Gun disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara sebagai pihak penerima gratifikasi Rita Widyasari dan Khairudin disangkakan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.
KPK juga telah menahan Rita Widyasari di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK berlokasi di gedung KPK Merah Putih Jakarta. (ik)
Discussion about this post