KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau mulai meragukan transparansi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait penggunaan dana program pembangunan daerah yang dikelola oleh masing-masing anggota Dewan.
“Kita mencontohkan, publik tidak pernah melihat secara langsung pertanggungjawaban setiap anggota dalam pengelolaan dana. Yang kita tahu pembanguan itu dari aspirasi Dewan, padahal belum tentu semua itu bermanfaat bagi masyarakat,” ucap M. Ambrullah, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa (Hima) Pulpis.
Ambrullah yang juga menjabat pengurus di KNPI Pulpis itu menyebutkan menurut informasi di lapangan, pihak Sekretariat DPRD Pulpis yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan pun sudah angkat tangan karena sebagian besar anggota DPRD tidak akuntabel dalam menggunakan uang negara.
Bahkan, menurut alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (Fisip UPR) itu, temuan di lapangan banyak program dana aspirasi yang diusulkan para anggota DPRD Pulpis yang tidak tepat sasaran.
“Kita hanya berharap para wakil rakyat ini dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan masyarakat selama ini. Jangan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan,” ungkapnya. (app)
Discussion about this post