KALAMANTHANA, Penajam – Setelah mencopot pejabat Disdukcapil yang diduga terlibat suap, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud memberi peringatan kepada seluruh aparatur sipil negara di Benuo Taka itu. Apa isinya?
Dia meminta pefawai negeri setempat untuk tidak mengikuti apa yang sudah dilakukan oknum pejabat Disdukcapil tersebut. Sebab, dirinya akan menjathkan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang melakukan sesuatu yang terlarang.
“Kepada seluruh pejabat atau PNS di PPU, jangan main-main. Meskipun saya sering senyum, tapi saya akan memberikan sanksi jika ada yang main-main melakukan sesuatu yang dilarang. Saya akan eksekusi jika ada ASN atau pejabat seperti itu,” tegas AGM di Penajam, Rabu (28/11/2018).
AGM baru saja mengambil sikap tegas terhadap kasus dugaan suap yang dilakukan seorang pejabat Disdukcapil setempat. Tak hanya mencopot, dia juga mengeluarkan sang pejabat dari Disdukcapil.
AGM, sapaan akrab bupati muda ini, menegaskan dirinya telah menandatangani sanksi yang diberikan terhadap oknum pejabat Disdukcapil itu seminggu yang lalu. Sang pejabat kemudian akan diproses di BKPP.
“Sekitar seminggu yang lalu, sanksi itu saya tanda tangani. Saya akan copot dari jabarannya atau dinonjobkan dan dikeluarkan dari Disdukcapil,” katanya.
AGM menambahkan bahwa pihaknya menonjobkan oknum tersebut setelah mendengar pengakuan oknum tersebut. Tim Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten PPU memutuskan untuk merekomendasikan sanksi berat kepada oknum pejabat tersebut, karena terbukti melakukan pungli dalam pengurusan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Sebelumnya, AGM menginstruksikan Inspektorat menginvestigasi dugaan praktik pungli yang terjadi di Disdukcapil setempat. Pungli itu diduga sudah berlangsung lama, hingga lima tahun.
Informasi yang beredar menyebutkan besaran uang pungli yang dilakukan oknum pejabat Disdukcapil PPU itu pun tidak main-main. Bukan lagi sekadar uang receh. Uang pungli tersebut berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta untuk pengurusan dokumen kependudukan.
Berapa nilai pungli yang masuk kantong oknum pejabat itu bervariasi. Tergantung pada jumlah kepengurusan administrasi kependudukan yang harus diurus dan tentu saja negosiasi sebagaimana dalam praktik pungli lainnya.
Kuat dugaan, total uang pungli yang sudah diterima oknum pejabat tersebut bukanlah dalam jumlah yang sedikit. Terutama karena banyaknya warga yang harus mengurus administrasi kependudukan.
Meskipun diduga sudah berlangsung sejak lima tahun lalu, praktik pungli ini baru terendus akhir-akhir ini saja. Praktik itu mulai mencuat saat seorang warga “bernyanyi” tentang janji-janji yang tak ditepati oknum pejabat Disdukcapil PPU tersebut. (hr)
Baca Juga:
Akhirnya AGM Copot Pejabat Disdukcapil PPU Terduga Penerima Suap
Tak Hanya Dicopot, AGM Keluarkan Pejabat Terduga Suap dari Disdukcapil
Discussion about this post