KALAMANTHANA, Sampit – Kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih sangat tinggi.
Menanggapi permasalah yang sudah menahun itu, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, Juliansyah mengatakan, semua bisa terselesaikan dengan baik, andai pemerintah daerah bisa maksimal membantu menyelesaikannya.
“Kita bayangkan sampai ada kasus sengketa sudah puluhan tahun belum juga terselesaikan. Ini bukti bahwa peran serta dari pemerintah sangat minim, pola seperti ini harus dirubah,” sebut Juliansyah Selasa (20/07/2021).
Bahkan Politisi Partai Gerindra ini, menjelaskan, jika itu terus berlanjut, maka masyarakat lah yang akan dirugikan, baik dari segi waktu, tenaga, hingga biaya yang dikeluarkan.
Menurut wakil rakyat dari dapil V ini, tingginya kasus sengketa lahan tersebut ditakutkan akan berdampak pada kamtibmas di daerah ini. Karenanya, pemerintah diminta aktif untuk memberi solusi terkait kasus sengketa lahan itu.
“Kita tidak ingin ada gesekan di masyarakat, akibat kasus itu berlarut-larut tidak selesai. Kita juga berharap adanya peran serta para tokoh adat agar masyarakat kita tidak sampai dirugikan,” tutupnya.(drm)
Discussion about this post