KALAMANTHANA, Sampit – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H.Abdul Kadir mengharapkan agar dalam pengalihan pendanaan atau refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerah ini dapat terserap secara total.
Bukan tanpa alasan, menurut legislator Dapil II ini, dia menegaskan hal tersebut setelah melihat hasil laporan keuangan yang disampaikan oleh jajaran eksekutif di tahun 2020 yang mana dinilai masih belum sepenuhnya terserap dengan baik.
Disisi lain dia juga menjelaskan, dalam konteksi ini kinerja anggaran dalam rangka penanganan dan termasuk dampak terhadap ekonomi hanya sebesar 75,88%. Sedangkan untuk jaring pengaman sosial hanya mencapai 75,88%.
“Kendalanya juga kita tidak begitu jelas apa yang menjadi hambatan pihak eksekutif dalam menyerap anggaran untuk penanganan Covid 19 ini, perlu kita ketahui bersama juga semua program pembangunan di tahun 2020 sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19, namun fakta realisasinya belum bisa terserap maksimal,” ungkapnya Jumat,( 23/07/2021).
Disamping itu menurutnya, dalam hal ini pihak pemerintah daerah yang diberikan mandat oleh rakyat dalam rangka melakukan dan melaksanakan pengelolaan bahkan menyelenggarakan anggaran seharusnya bisa mempertanggungjawabkan melalui basis kinerjanya yang maksimal.
“Kita bisa lihat dari laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 yang mana merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan, dari situ faktanya masih belum terserap dengan baik,” ujarnya.
Pria yang duduk di Komisi I itu juga menegaskan, dari realisasi pajak daerah, realisasi dana bagi hasil Provinsi, belanja modal dan besarnya Silpa tahun 2020 yang mencapai 137,3.Miliar rupiah tersebut seharusnya tidak terjadi ditengah kebutuhan anggaran akan keselamatan dan kesehatan masyarakat secara umum.
“Kami berharap kedepannya harus mempersiapkan kajian dan pemetaan perencanaan pembangunan sebagai implementasi atas RPJMD 2021-2026. Kenapa demikian program pemerintah daerah saat ini yang sedang berjalan jangan sampai terhambat lagi, itu yang kami harapkan,” tutupnya. (Sudarmo)
Discussion about this post