KALAMANTHANA, Sampit – Dalam ranka menjalankan tugas dan fungsi pokoknya Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memberikan masukan sekaligus beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah terkait persoalan perusahaan daerah (Perusda) yang hingga saat ini dinilai belum maksimal memberikan kontribusi PAD itu.
“Kami melihat terjadi pemborosan dana di sana-sini karena para pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup, dan mumpuni. Keputusan-keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lain diambil secara tidak profesional,” ungkap H.Abdul Kadir selaku Wakil Ketua Fraksi Golkar Jumat (29/10/2021).
Disisi lain menurutnya, berkaitan dengan masalah birokrasi dan intervensi. Banyaknya Perusahaan Daerah yang tidak kompetitif dengan swasta salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis di daerah ini sendiri.
“Harus kami tegaskan, keputusan bisnis baik yang bersifat strategis maupun keputusan-keputusan konvensional lainnya harus selalu izin kepada pemerintah daerah yang terkadang lambat dan berpotensi masuk intervensi kepentingan hal semacam ini tidak akan berdampak positif bagi perusahaan daerah itu sendiri,” timpalnya.
Bahkan disisi lain dia juga menyebutkan, pengendalian dan pengawasan. Dimana dalam hal ini pihak pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi perkembangan perusahaan daerah agar bisa menjamin keberlangsungan dan kebermanfaatan bagi kepentingan daerah.
“Tentunya dalam konteks ini tim pengawas harus benar-benar orang yang professional dan melalui tes kompetensi yang merupakan dasar ketika kita ingin suatu perusahaan daerah maupun swasta itu berjalan dengan baik,” tutupnya. (drm)
Discussion about this post