KALAMANTHANA, Sampit – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia kembali angkat bicara terkait pengelolaan dana CSR yang dinilai hingga saat ini masih belum transparant.
Bahkan dia juga menuturkan,disisi kurangnya sosialisasi, maupun pengawasan serta pelaksanaan yang tidak pernah disampaikan ke lembaga legislatif, tim CSR juga dinilai lemah dalam menjaga pemerataan terhadap program CSR yang mana berdasarkan bantuan dari pihak ketiga yakni perusahaan besar swasta (PBS) itu.
“Kita ambil contoh seperti penanganan Covid-19 dan bencana alam yakni banjir yang berulang kali menimpa Kotim ini, keluhan masyarakat masih terjadi, dan bahkan seakan-akan kepedulian PBS ini terutama perkebunan kelapa sawit terkesan tidak ada sama sekali,apa gunanya program CSR kalau demikian adanya,” ungkapnya Senin (08/11/2021).
Dalam konteks ini Legislator Dapil V itu meminta agar pihak perusahaan dan pemerintah daerah melalui Forum CSR bisa lebih maksimal untuk memperhatikan warga masyarakat yang ada di daerah sekitar operasional perusahaannya itu sendiri sehingga tidak ada terjadinya konflik sosial dikemudian hari
“Perlu kita catat bersama, bahwa tujuan utama pemerintah membuka investasi bagi investor melalui perusahaan-perusahaan besar tidak bukan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitarnya, tapi kenapa di Kotim ini masih terjadi ketimpangan sosial,” tutupnya. (drm)
Discussion about this post