KALAMANTHANA, Sampit – Jajaran Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini sudah mulai membahas Laporan Keterangan pertanggung jawaban (LKPj) Bupati Kotim pada tahun anggaran 2021.
Dalam hal ini pihak legislatif meminta supaya dalam penyampaian rekomendasi nantinya Bupati Halikinnor hadir secara langsung.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim, M. Abadi pada Kamis (14/04/2022). Menurutnya LKPJ tersebut merupakan langkah strategis dewan untuk melakukan fungsi pengawasan, sekaligus monitoring melalui panita khusus (pansus) LKPJ itu sendiri.
“Kami minta jangan seperti yang lalu-lalu, pada saat penyampaian LKPJ, yang hadir wakil bupati, padahal kita ketahui itu hal yang sangat penting, jangan sampai nantinya LKPJ Bupati ini berubah menjadi LKPJ wakil bupati, jadi harapan kita Bupati bisa hadir menyampaikan secara langsung,” ungkapnya.
Disisi lain Ketua Badan Kehormatan Dewan ini dengan tegas menyebutkan, pentingnya kehadiran Bupati Kotim itu dalam rangka menciptakan pembangunan yang sudah terevaluasi. Bahkan hal itu untuk mengingatkan hasil monitoring yang akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi menjadi bahan perbaikan pembangunan kedepannya.
“Harus kami tegaskan pula, bahwa LKPJ ini merupakan dokumen wajib yang harus diserahkan kepada DPRD. Di mana DPRD berikutnya akan melakukan monitoring atas dasar laporan dalam dokumen LKPJ tahun anggaran 2021 itu sendiri, jadi harus benar-benar diperhatikan akan hal ini,” timpalnya.
Sementara itu untuk diketahui, setiap hasil monitoring dewan nantinya akan disampaikan dalam rekomendasi kepada Bupati Kotim. Bahkan tak jarang dalam monitoring legislatif biasanya akan ada saran masukan dan bahkan evaluasi dari lembaga penyambung lidah rakyat itu apabila ditemukan adanya hal-hal yang dinilai kurang dilapangan.(am)
Discussion about this post