Sejahterakan Masyarakat Akses Jalan Penghubung Harus Jadi Program Prioritas

KALAMANTHANA, Sampit – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini S.Kom dengan tegas menyatakan jika pemerintah ingin mempercepat pembangunan dengan target kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya penyelesaian akses jalan penghubung. Bahkan menurutnya infrastruktur jalan ini harus masuk menjadi salah satu program yang diprioritaskan.

“Tentunya target bisa tercapai apabila akses jalan ini, terutama jalan penghubung baik antar desa, kecamatan sampai pada arah jalur tembus provinsi harus di prioritaskan, kesejahteraan masyarakat ini tidak luput dari konteks tersebut, itupun merupakan kajian kami di Komisi IV karena jalan ini menjadi kendala penting terhambatnya kemajuan suatu daerah,dari semua sektor,” ungkapnya Rabu (27/04/2022).

Disisi lain legislator Partai Hanura ini menegaskan, selama ini program kerja pemerintah daerah sudah sangat tepat, infrastruktur jalan hingga fisik,dan bahkan menyasar pada pertanian, namun lagi-lagi akses-akses pital dalam hal ini jalur jalan penghubung, belum maksimal di kerjakan, sehingga masih terdapat kendala ketika harus mengarahkan peningkatan secara ekonomi.

“Untuk itu kami mendorong kedepannya program pemerintah daerah ini harus benar-benar diperhatikan untuk kajian teknisnya, jalur jalan penghubung ini sangat penting sekali, dari situ roda ekonomi masyarakat akan tumbuh dengan pesat, dan Teknologi juga akan masuk, sering kita temukan jalan buntu karena teknis yang tidak tepat,” timpalnya.

Disisi Kotawaringin Timur sendiri menurutnya adalah daerah sentral industri perkebunan kelapa sawit dimana, hal ini mengakibatkan munculnya beragam konflik ditengah masyarakat berkaitan infrastruktur jalan bahkan persoalan listrik negara lantaran dibenturkan dengan Hak Guna Usaha.

“Itu contoh yang harus kita perhatikan juga, dampak-dampak positif dan juga negatif harus dikaji dengan baik dan tepat, sehingga terobosan yang kami sampaikan tadi menjadi alternatif yang bijak, Kotim ini kita ketahui sebagian besar wilayahnya sudah dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit,jadi pemerintah daerah harus jeli,” tutupnya.(Sudarmo)