KALAMANTHANA, Sampit – Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Darmawati meminta agar pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional industri di setiap Perkebunan Besar Swasta (PBS) di daerah setempat.
Menurutnya sistem pengawasan terhadap operasional industri harus di perketat mengingat hal tersebut rentan berdampak terhadap lingkungan dan juga ekosistem yang ada di daerah ini. Disisi lain banyak kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan.
“Bukan hanya pengawasan terhadap pelaksanaan industri di pabrik, seperti limbah industrinya saja, melainkan mencegah hal-hal negatif lainnya yang dilarang oleh aturan, ini tugas DLH dalam menerapkan hal tersebut supaya tidak menimbulkan pelanggaran,dan merugikan masyarakat juga negara,” ungkapnya (04/3/2023).
Disisi lain dia juga menekankan, dalam konteks pelaksanaan tugasnya, DLH bisa saja menggandeng pihak kepolisian atau TNI untuk memaksimalkan pengamanan dilapangan, supaya tidak menimbulkan kesan bekerja sendiri dengan hasil yang kurang maksimal.
“Kamipun di Komisi II selaku mitra kerja siap membantu, namun dalam konteks melaksanakan tugas dan fungsi pokok kami sebagai wakil rakyat di bidang yang kami geluti saat ini,” timpalnya.
Terakhir Legislator Partai Golkar ini berharap, agar pihak investor juga lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan produksinya. Dia mengimbau agar para pelaku usaha ini untuk taat terhadap aturan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan daerah dan masyarakat umum.
“Harapan kami para investor ini mampu bersinergi dengan pemerintah daerah kita, dalam menjaga stabilitas keamanan, dan juga menjaga lingkungan termasuk menjaga kondusifitas daerah,” tutupnya.(Sudarmo)
Discussion about this post