KALAMANTHANA, Sampit – Sekretaris Komisi I DPRD Kotim M. Abadi mengharapkan hasil reses anggota dewan yang belum lama ini dilakukan per kelompok oleh jajaran legislatif dalam rangka menampung aspirasi masyarakat bisa menjadi acuan pihak pemerintah daerah dalam melaksanakan programnya di tahun anggaran APBD Murni 2025.
Menurutnya, apa yang menjadi harapan masyarakat sudah dituangkan pihaknya masing-masing anggota dewan didalam pokok pikiran yang mana sudah disampaikan kepada pihak eksekutif melalui penyampaian hasil reses sebelumnya.
“Sehingga dengan demikian kami berharap apa yang sudah menjadi keinginan masyarakat di masing-masing wilayah dapat terakomodir melalui anggaran murni 2025 ini, karena bagaimanapun hasil reses ini merupakan semangat masyarakat dalam menyampaikan keluhannya di tingkat paling urgensi menurut kami,”ungkapnya Selasa 19 November 2024.
Disisi lain pria yang juga menjabat Ketua Fraksi PKB ini mengakui masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang belum terselesaikan oleh pemerintah daerah saat ini yang mana berdasarkan hasil reses dewan belum juga terealisasi mengingat saat ini daerah sedang melakukan upaya pemulihan ekonomi secara menyeluruh.
“Kita ketahui tentunya anggaran daerah sebelumnya tidak bisa digunakan secara maksimal mengingat kondisi keuangan daerah yang belum stabil pasca refocusing anggaran penanganan bencana waktu itu, namun demikian tentunya hal ini tetap menjadi perhatian kami sebagai wakil rakyat untuk terus memperjuangkan apa yang memang dibutuhkan di masyarakat,” timpalnya.
Abadi juga menekankan, apa yang sudah dilakukan oleh setiap anggota dewan dilapangan sebelum pembahasan anggaran, merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Mengingat pentingnya aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur di daerah masing-masing.
“Kami sebagai wakil rakyat tentunya berharap agar pemerintah daerah tidak mengabaikan keluhan-keluhan masyarakat di berbagai daerah yang juga merindukan pembangunan serta fasilitas umum, dan itu jugalah fakta yang kami temukan dilapangan, bahwa masyarakat mengeluhkan soal infrastruktur dan lainnya,” tutupnya. (Darmo)
