KALAMANTHANA, Penajam – Fraksi Partai Golkar menjelaskan sikapnya yang tidak hadir pada rapat paripurna DPRD Penajam Paser Utara penyampaian laporan badan anggaran DPRD terhadap rancangan perubahan APBD TA. 2017 dan penyampaian nota penjelasan dam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD TA. 2018 PPU, Selasa (7/11).
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD PPU Jamaluddin menyebutkan apa yang terjadi di gedung paripurna kemarin ada kesalahpahaman dan miskomunikasi tentang ketidak hadiran mereka yang dikatakan tanpa keterangan.
Menurutnya, pada finalisasi Perda rancangan perubahan APBD dan penyampaian nota penjelasan dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dibuat sudah dibicarakan di tingkat pimpinan. Nanang Ali selaku Ketua DPRD PPU sudah melimpahkan, meminta secara resmi kepada ke dua wakil pimpinan untuk melaksanakan dan memimpin rapat paripurna.
“Kami langsung izin kepada pimpinan bahwa Fraksi Golkar tidak hadir besok, tapi pandangan akhir fraksi dan pandangan umum fraksi tetap kami lampirkan sebagai bukti bahwa kami juga menerima pengesahan APBD ini,” ujarnya di Penajam, Rabu (8/11).
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar sangat jelas, walaupun terlampir dan meminta untuk tidak dibacakan, mereka jelas menerima dengan catatan. “Jadi sesuai arahan partai, Fraksi Golkar agar mengambil sikap untuk tidak menghadiri,” tuturnya.
Izin ini berlanjut pagi harinya ketika staf menelpon, mereka menjawab izin. “Sekretaris Dewan (Sekwan) juga sudah jelas menelepon saya langsung, bahkan ketemu saya langsung sebelum rapat paripurna berjalan,” ungkapnya.
Jadi Fraksi Golkar tetap pada komitmen awal tidak mengikuti proses paripurna tetapi pandangan akhir dan pandangan umum tetap diserahkan terlampir.
“Dalam prosesi ini tidak ada istilah fraksi kami melakukan boikot seperti pemberitaan yang ramai berkembang saat ini. Malah kami bertanya, boikot yang dimaksud ini dalam bentuk apa? Kami menerima pengesahan APBD perubahan ini dengan catatan fraksi Golkar masih mempertanyakan pemerintah terkait peminjaman uang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), karena kami berpendapat dalam pinjaman tersebut masih merasa ada keganjalan yakni ada perubahan jumlah proyek yang dimasukkan dalam pinjaman PT SMI yang tadinya berjumlah sembilan proyek namun berubah menjadi tujuh proyek,” jelasnya. (myu/hr)
Discussion about this post